Number of items at this level: 45.
Article
Adiyanta, Susila (2006) ARAH KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PEMBERIAN IJIN PROYEK PEMBANGUNAN PERUMAHAN (REAL ESTAT) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 35 (4). pp. 439-448. ISSN 0216-1389
Basuki Prasetyo, Agung (2007) PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT YANG BERAGAMA ISLAM (MENGKRITISI TEORI RECEPTIO IN COMPLEXU). Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (1). pp. 64-70. ISSN 0216-1389
Budiharto, Budiharto (2006) PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS DALAM PROSES GO PRIVATE. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 35 (3). pp. 245-253. ISSN 0216-1389
Cahya Susila Wibawa, Kadek (2009) MEMBANGUN MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DALAM SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI INDONESIA. Majalah Masalah-2 Hukum, 38 (3). pp. 233-242. ISSN 0216-1389
Cahya Susila Wibawa , Kadek (2007) THE INDONESIAN FISCAL DECENTRALIZATION POLICY IN REFORMATION PERIOD: AN OVERVIEW. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (1). pp. 1-6. ISSN 0216-1389
Dwi Hananto, Untung (2006) KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 35 (3). pp. 268-276. ISSN 0216-1389
Gutami, Budi (2007) ASPEK HUKUM PERIJINAN MELALUI UNIT PELAYANAN TERPADU (UPT) KOTA SEMARANG DALAM ERA OTONOMI DAERAH. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (1). pp. 14-21. ISSN 0216-1389
Gutami, Budi (2007) MEMBANGUN APARATUR PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN DI ERA REFORMASI. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (2). pp. 101-110. ISSN 0216-1389
Hidayat, Arief (2006) IMPLEMENTASI PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 1945 (STUDI YURIDIS HISTORIS SEJAK TAHUN 1945-2003). Majalah Masalah-Masalah Hukum, 35 (3). pp. 213-244. ISSN 0216-1389
Ispriyarso, Budi (2007) PENGAWASAN DAN âLAW ENFORCEMENTâ DALAM PELAKSANAAN âSELF- ASESSMENT SISTEMâ DI INDONESIA. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (1). pp. 7-13. ISSN 0216-1389
Johan Utama, Yos (2006) MENGGUGAT FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI SALAH SATU AKSES WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN DALAM PERKARA ADMINISTRASI NEGARA(Suatu studi kritis terhadap penggunaan asas-asas Hukum Administrasi Negara dalam peradilan administrasi). Majalah Masalah-Masalah Hukum, 35 (3). pp. 254-267. ISSN 0216-1389
Laksmi Indreswari, Tri (2007) STATUS HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (2). pp. 169-174. ISSN 0216-1389
Nyatrijani, Rinitami (2007) Tinjauan Yuridis atas Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Investasi (Produk Unit Link). Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (1). pp. 34-42. ISSN 0216-1389
Poernomo, Dwi (2008) IZIN SEBAGAI SUATU KEBUTUHAN. Majalah Masalah-2 Hukum, 37 (1). pp. 35-41. ISSN 0216-1389
Purwanti, Ani (2009) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (TRAFFICKING) DI INDONESIA. Media Hukum, IX (2). pp. 60-68. ISSN 1411-3759
Putrijanti, Aju (2009) OMBUDSMAN NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. Majalah Masalah-2 Hukum, 38 (3). pp. 252-259. ISSN 0216-1389
Putriyanti, Ayu (2009) YURISDIKSI DI INTERNET / CYBERSPACE. Media Hukum, IX (2). pp. 32-47. ISSN 1411-3759
Riyanto, R. Benny (2009) EKSISTENSI LEMBAGA PARATE EXECUTIE DALAM UU NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 38 (4). pp. 293-297. ISSN 0216-1389
Rochaeti, Nur (2008) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS JENDER. Majalah Masalah-2 Hukum, 37 (1). pp. 66-75. ISSN 0216-1389
Sa’adah, Nabitatu (2009) Membentuk Model Upaya Hukum Pajak Yang Sesuai Dengan Prinsip Equality (Kesamaan) Dan Equity (Keadilan). Majalah Masalah-Masalah Hukum, 38 (4). pp. 342-349. ISSN 0216-1389
Santi Dewi , IGA Gangga (2006) PERANAN NOTARIS/PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN KREDIT PERUMAHAN. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 35 (4). pp. 469-477. ISSN 0216-1389
Saraswati, Retno (2009) PERKEMBANGAN PENGATURAN SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Media Hukum, IX (2). pp. 48-59. ISSN 1411-3759
Silviana, Ana (2007) KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (2). pp. 163-168. ISSN 0216-1389
Solechan, Solechan (2005) SIFAT KHUSUS PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. Media Hukum, V (1). ISSN 1411-3759
Sonhaji , Sonhaji (2007) ASPEK HUKUM HUBUNGAN KERJA MELALUI MEKANISME OUTSOURCING BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (2). pp. 111-121. ISSN 0216-1389
Sudaryatmi, Sri (2009) Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Adat. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 38 (4). pp. 332-337. ISSN 0216-1389
Sukirno, Sukirno (2008) Pemanfaatan Hutan dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Majalah Masalah-2 Hukum, 37 (1). pp. 58-65. ISSN 0216-1389
Sularto, RB (2007) PEDOMAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DI INDONESIA. Majalah Masalah-2 Hukum, 36 (1). pp. 71-77. ISSN 0216-1389
Sularto, RB (2009) Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc Dalam Perpektif Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 38 (4). pp. 311-319. ISSN 0216-1389
Suparno, Suparno (2007) PENEGAKAN HUKUM DALAM MASYARAKAT PLURALISTIK. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (2). pp. 122-128. ISSN 0216-1389
Suteki, Suteki (2005) PEMBERDAYAAN PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PROSES PERLINDUNGAN HUKUM DI BIDANG MEREK TERKENAL. Media Hukum, V (1). ISSN 1411-3759
Suteki, Suteki (2009) Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Penggunaan Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial (Law as A Tool of Social Engineering)Studi Kasus Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) di Jawa Tengah). Majalah Masalah-2 Hukum, 38 (3). pp. 219-226. ISSN 0216-1389
Tri Setyawanta R., Lazarus (2005) PENGATURAN HUKUM PENANGGULANGAN PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN LAUT DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA. Media Hukum, V (1). ISSN 1411-3759
Tri Setyawanta. R., Lazarus (2006) HARMONISASI PENGATURAN HUKUM PENANGGULANGAN PEMBAJAKAN (PIRACY) DAN PEROMPAKAN (ROBBERY) LAUT DI WILAYAH PERAIRAN YANG BERADA DI BAWAH YURISDIKSI INDONESIA. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 35 (3). pp. 287-298. ISSN 0216-1389
Trihastuti, Nanik (2006) REFORMASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL DI ERA OTONOMI DAERAH. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 35 (3). pp. 277-286. ISSN 0216-1389
Wahju Setiawati, Tity (2009) HAK, KEWAJIBAN DAN PERANSERTA (PARTISIPASI) MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Media Hukum, IX (2). pp. 12-22. ISSN 1411-3759
Wahju Setiawati, Tity (2007) HAK, KEWAJIBAN DAN PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (2). pp. 141-148. ISSN 0216-1389
Monograph
Sugangga, Ign (2006) Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional. Documentation. Diponegoro University Press, Semarang.
Thesis
DEVI, EVA (2003) FUNGSI DAN PERANAN MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP KELANGSUNGAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA KAUM CANIAGO SUPANJANG ARO DINAGARI SOLOK PROPINSI SUMATERA BARAT ( THE ROLE OF UNCLE AS THE HEAD HEIR FOR CONTIUNITY OF HEIGH FIEHtTAGE IN CANIAGO CLAN IN SUPANJANG ARO SOLOK, WEST SUMATERA). Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
Jaya, Nyoman Serikat Putra (2002) RELEVANSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM. PhD thesis, Universitas Indonesia.
LESTARI, IDA AYU DWI (2003) PENGATURAN HARTA GUNA KAYA DALAM PERKAWINAN MESALIN TIKER PADA MASYARAKAT BALI (Studi Kasus Di Desa Selemadeg Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, Bali). Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
MEDAN, KAROLUS KOPONG (1997) PEMBUNUHAN DALAM KASUS TANAH DAN WANITA DI ADONARA FLORES : SUATU STUDI BUDAYA HUKUM. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
NOVIARDI S, SEMI (2003) KAWIN LARI DALAM BUDAYA SIRI PADA MASYARAKAT SUKU BUGIS DI KECAMATAN NIPAH PANJANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TINIUR PROPINSI JAMBI (Elopement in Sirri Culture in Bugis Trible Society in Nipah Panjang District, East Tanjung Jabung Regency Jambi Province ). Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
Nurbadri, N (2008) KONFLIK BATAS WILAYAH DI ERA OTONOMI DAERAH DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS KONFLIK BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN TEBO DENGAN KABUPATEN BUNGO). Masters thesis, Universitas Diponegoro.
Sujoko, Ajik (2008) Concept of Interregional Sea Areas Boundary between Semarang City with Kendal Regency as an Effort of Ordering of Coastal Areas Spatial Order. Masters thesis, Fakultas Hukum.
This list was generated on Tue Jun 18 14:23:49 2013 WIT.