IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO.1 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TOKO MODERN TERHADAP IKLIM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT ANTARA TOKO MODERN DAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA SEMARANG

Rahandy Rizki Prananda, S.H., RRP (2017) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO.1 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN TOKO MODERN TERHADAP IKLIM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT ANTARA TOKO MODERN DAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA SEMARANG. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF (Abstrak) - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

201Kb

Abstract

ABSTRAK Kehadiran toko modern yang berkembang pesat pada wilayah Kota Semarang, berdasarkan aspek persaingan dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam memberikan alternatif tempat belanja yang disertai dengan sejumlah fasilitas untuk menunjang kenyamanan konsumen dalam berbelanja , keragaman barang dan harga tetap. Manfaat investasi toko modern juga dirasakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan wilayah kota , peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja, Namun, pertumbuhan investasi toko modern yang tidak terkontrol dan kurang memperhatikan jarak serta kondisi sosial ekonomi pasar tradisional dikhawatirkan berpotensi menganggu iklim persaingan usaha yang sehat pada perdagangan domestik di Kota Semarang. Dalam rangka mengantisipasi semakin tidak terkendalinya persebaran ekspansi toko modern, maka Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Daerah No.1 tahun 2014 tentang Penataan toko Modern. Dalam praktek penegakan Perda No.1 tahun 2014 tentang penataan toko modern terjadi ketidaksesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai, hal tersebut terlihat dari sejumlah pelanggaran yang ditemukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji, (1) tujuan internalisasi Peraturan Daerah No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern terhadap kondisi persaingan usaha antara toko modern dan pasar tradisional pada sektor perdagangan di Kota Semarang. (2) implementasi penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 tdan implikasinya terhadap iklim persaingan usaha antara toko modern dan pasar tradisional , serta memberikan solusi penataan dan penegakan peraturan pengendalian investasi toko Modern untuk mewujudka keseimbangan iklim persaingan usaha dengan pasar tradisional melalui studi banding di Kota Surakarta. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah adalah Socio Legal yaitu metode penelitian hukum secara empiris dengan mengkombinasikan peraturan hukum , konsep dan teori-teori dari berbagai disiplin ilmu untuk mengkaji fenomena hukum yang tidak terlepas dari konteks sosial. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Urgensi internalisasi kebijakan pengendalian iklim persaingan usaha dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 2014 bertujuan untuk: Pertama,menciptakan harmonisasi dan keseimbangan peran (equal playing field) antara pelaku usaha toko modern dan pedagang pasar tradisional pada kegiatan perdagangan domestik di kota Semarang yang dilandasi dengan prinsip demokrasi ekonomi. Kedua, Sarana pengendalian dampak negatif atas tidak terkontrolnya ekspansi investasi toko modern dan pencegahan penyalahgunaan keunggulan kekuatan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha toko modern yang berpotensi menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. (2) Implementasi Perda Kota Semarang No.1 tahun 2014 belum dapat berjalan dengan baik, dikarenakan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran seperti banyak toko modern yang beroperasi tanpa disertai Izin Usaha Toko Modern(IUTM) , pendirian toko modern kurang dari 500 meter dari pasar tradisional sesuai jarak minimal sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan daerah dan semakin menjamurnya toko modern minimarket tiap tahunnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan Perda Penataan Toko Modern antara lain :Pertama, adanya ketentuan pengecualian dalam perda terhadap pendirian toko modern minimarket yang diwajibkan melakukan kajian sosial ekonomi dan dampak lingkungan yang menimbulkan semakin merebaknya minimarket di Kota Semarang. Kedua, ketidaktegasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku instansi pembina dan pengawas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran zonasi dan perizinan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket dengan alasan kekhawatiran menganggu iklim investasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam Rencana Pembangunna Daerah.Ketiga.banyaknya oknum pelaku usaha toko modern berbentuk minimarket yang enggan mengurus Izin Usaha Toko Modern (IUTM) , dikarenakan prosedur pengajuan IUTM harus melewati sejumlah mekanisme perizinan prinsip dan studi kelayakan dampak lingkungan (AMDAL) yang sangat rumit serta membutuhkan jangka waktu panjang. Hal tersebut dinilai oleh pelaku usaha sebagai penghambat investasi(3) Hasil studi banding di wilayah Kota Surakarta menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan toko modern relatif terkontrol dalam kurun waktu beberapa tahun. Hal tersebut disebabkan oleh konsistensi Pemerintah Kota Surakarta dalam menegakan Peraturan Daerah Kota Surakarta No.5 tahun 2011 dalam menindak setiap pelanggaran atas ketentuan regulasi tersebut. Saran yang diberikan oleh penulis terhadap pembenahan kebijakan pengendalian investasi toko modern anatar lain: revisi ketentuan pasal 8 yang memberikan pengecualian kewajiban melakukan kajian sosial ekonomi pada pendirian minimarket, pembenahan pendataan toko modern antar instansi dan penerpaan kebijakan moratorium pendirian minimarket di Kota Semarang. Kata kunci : Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014, perdagangan dalam negeri , Toko Modern, Pasar Tradisional , Persaingan Usaha Yang Sehat

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > KD England and Wales > KDC Scotland
K Law > KD England and Wales
K Law > KF United States Federal Law
K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions:Faculty of Law > Department of Law
ID Code:56871
Deposited By:Mr. MIH
Deposited On:17 Oct 2017 09:27
Last Modified:17 Oct 2017 09:27

Repository Staff Only: item control page