EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN DANAU TOBA (Tinjauan dari Perspektif Socio-Legal)

Abstract

Kualitas lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba semakin hari semakin menurun dan sangat memprihatinkan. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mengatasi penurunan kualitas lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba adalah ditetapkannya Perda No. 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba. Berdasarkan Perda ini dibentuklah Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Danau Toba yang bekerja berdasarkan Lake Toba Ecosystem Management Plan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara yang mengatur Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Danau Toba tidak efektif? Peraturan hukum yang bagaimanakah yang ideal guna pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Danau Toba? Penelitian ini adalah penelitian hukum, metode pendekatan Socio Legal. Dalam hal ini hukum dapat dipelajari baik dari perspektif ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi diantara keduanya. Studi socio-legal merupakan kajian terhadap hukum dengan metode pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Pendekatan Socio Legal dipakai untuk melihat proses bekerjanya hukum dalam tataran implementasi yang berkaitan dengan sosial budaya, ekonomi dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 1990 tidak efektif karena secara struktural lembaga pemerintahan yang ada tidak berfungsi dengan baik, substansi Perda No. 1 Tahun 1990 tidak memadai dan tidak mengakomodasi peran serta masyarakat, sedangkan secara kultural perilaku masyarakat banyak yang menyimpang. Dari penelitian ini juga dapat diketahui bahwa tidak efektifnya pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 1990 dipengaruhi beberapa faktor, yaitu : faktor Hukum, faktor Penegak Hukum, faktor Penegakan Hukum, faktor Sarana dan Fasilitas, faktor Masyarakat dan faktor Kebudayaan. Agar penataan Kawasan Danau Toba dapat berjalan dengan baik diperlukan pergeseran sikap Antroposentris ke Ekokrasi, dan karena Kawasan Danau Toba telah ditetapkan pemerintah sebagai Kawasan Strategis Nasional perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan dibentuk suatu Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Danau Toba yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama Pasal 9 yang mengatur tentang Pembentukan Kawasan Khusus. Kata Kunci : Efektifitas, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kawasan Danau Toba, Socio-Legal. The environment quality in the Area of Lake Toba is increasingly reduced and very alarming. The North Sumatra Province Regional Government Policy to address environmental degradation in the Area of Lake Toba is the enactment of Regulation No. 1 Year 1990 concerning Settlement Area of Lake Toba. Under this law, the Lake Toba Ecosystem Management Coordination Agency established to work on Lake Toba Ecosystem Management Plan. As for the problem in this research is why the North Sumatera province regional regulations that governing the Environmental Management in the Area of Lake Toba is not effectively run? Which laws are ideal for environmental management in the Area of Lake Toba? This study included in legal research, with the paradigm of positivism and Socio Legal approach method. Socio Legal Approaches was used to see the workings of the legal process at the implementation level related to social, cultural, economic and political. The results showed that the implementation of Regulation No. 1 of 1990 was ineffective because structurally the existing government institutions are not properly function, the substance of Regulation No. 1 of 1990 is inadequate and does not accommodate the role of society, while many people are culturally have deviant behaviour. This research also showed that the ineffectiveness of the implementation of Regulation No. 1 of 1990 was influenced by several factors, namely: Legal factors, Law Enforcer factors, Law Enforcement factor, means and facilities factor, community factors and cultural factors. In order to make well arrangement of the Lake Toba region, it is necessary to shift anthropocentric attitude into ecocration, and because the government had been set the area of Lake Toba as the National Strategic Regions, thus it’s necessary to establish Spatial Planning Area of Lake Toba in the Presidential Decree and formed the Lake Toba Area Management Authority that is established by pursuant to Law No. 32 of 2004 about Regional Government, especially Article 9 which regulates the establishment of the Special Area Establishment. Keywords: Effectiveness, Environment Management, Area of Toba Lake, Socio-Legal.