PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

Christian Tobing, SIK. B4A 009 042, CT (2012) PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

[img]Microsoft Word
113Kb

Abstract

ABSTRAK Wilayah pesisir merupakan lingkungan yang harus dijaga kelestariannya, karena merupakan tempat kelangsungan kehidupan ekosistem yang hidup di sekitarnya. Kelestarian lingkungan akan membawa pengaruh yang besar bagi ekosistem kehidupan makhluk hidup di dunia. Oleh karena itu, menjaga dan merawat serta memelihara lingkungan sangat membantu makhluk hidup dalam kelangsungan kehidupannya. Lingkungan merupakan sumber daya yang memiliki kemampuan dalam melakukan regenerasi pada dirinya, apalagi terhadap sumber daya lingkungan yang tidak dapat diperbaharui. Permasalahan yang dikemukakan dalam Tesisi ini meliputi ; a) Bagaimana deskripsi sanksi yang digunakan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup? b) Bagaimana bentuk terjadinya kasus pencemaran wilayah pesisir ditinaju dari UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup c) Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran wilayah pesisir ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dari analisa dan pembahasan hasil penelitian didapat jawaban sebagai berikut : Sanksi administrative berupa pencabutan izin atau denda yang dikenakan atas pelanggarannya. Sanksi perdata (ganti rugi) ditetapkan berdasarkan tingkat pengrusakan sumber daya pesisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi pidana (penjara) berupa pidana penjara dan pidana denda, ditetapkan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Kasus pencemaran (pollution) oleh PT Fishery Nusantara menjadi bukti bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan yang berbasis pro-rakyat yaitu kondisi perairan sudah tercemar oleh limbah dumping (pembuangan), berupa oil bekas yang berasal dari pipa pabrik plus sampah berupa plastik. Kasus Pencemaran yang dilakukan oleh PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL/eks. PT. Inti Indorayon Utama) mencemari dan membahayakan lingkungan. Kesehatan masyarakat menurun karena kualitas lingkungan yang buruk. Kasus pencemaran di Sungai Deli merusak kondisi sungai serta kehidupan masyarakat atau lingkungan di sekitar sungai tersebut. Kata kunci : Pencemaran, Wilayah Pesisir

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > KD England and Wales
K Law > KF United States Federal Law
K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Law
ID Code:57240
Deposited By:Mr. MIH
Deposited On:13 Oct 2017 14:57
Last Modified:13 Oct 2017 14:57

Repository Staff Only: item control page