PELAKSANAAN PERATURAN KEPMENTAMBEN 975.K/47/MPE/1999 DALAM KAITANNYA PEMBERIAN KOMPENSASI TANAH DAN BANGUNAN PADA PEMBANGUNAN TRANSMISI OLEH PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

Kusumaning Ayu PermatasarI, Ayu (2013) PELAKSANAAN PERATURAN KEPMENTAMBEN 975.K/47/MPE/1999 DALAM KAITANNYA PEMBERIAN KOMPENSASI TANAH DAN BANGUNAN PADA PEMBANGUNAN TRANSMISI OLEH PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO). Masters thesis, Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF
796Kb

Abstract

ABSTRAK Fenomena kebangkitan masyarakat tentang azas ketidak adilan seperti di beberapa wilayah tersebut cukup menarik untuk dicermati. Mereka pada umumnya merasa dirugikan oleh PT PLN (Persero) dengan adanya jaringan SUTT atau SUTET. Selama ini pembangunan tersebut cenderung dipaksakan, sementara disisi lain sudah bukan waktunya lagi ada pemaksaan kehendak menggunakan aparat keamanan. Dalam pola hubungan antara Negara (State) dan masyarakat (society) harus tetap berimbang, dan tidak selayaknya Negara terlalu dominan. Masyarakat rela tanahnya digunakan untuk pembangunan, meskipun tanahnya sangat berarti bagi masayarakat yang memiliki multi makna. Penelitian bertujuan mengetahui pelaksanaan Kepmentamben No 975.K/47/MPE/1999 Tahun 1999 dalam memberikan kompensasi tanah dan bangunan yang terlintasi jaringan, menganalisis kendala pelaksanaan serta mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam penyelesaian persoalan-persoalan pada saat pelaksanaan Kepmentamben No 975.K/47/MPE/1999 Tahun 1999 dalam memberikan kompensasi tanah dan bangunan yang terlintasi oleh jaringan SUTT/SUTET. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan rakyat guna mewujudkan cita-cita bangsa, yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh pelosok nusantara. Permasalahan utama yang disebabkan oleh peraturan tersebut adalah nilai kompensasi yang dirasakan masih jauh dari unsur keadilan oleh masyarakat. Maka dapat disarankan bahwa diharapkan Peraturan Kementrian Pertambangan tersebut dirubah; untuk tanah yang dilintasi oleh jaringan dapat dilakukan beberapa alternatif yakni dibeli seluruhnya; warga yang terlintasi diberi kelonggaran dalam pembayaran tagihan listrik atau pulsa listrik diskon 50 %; serta pemberian perlindungan warga yang tinggal di bawah jaringan SUTET/SUTT dalam bentuk asuransi. Kata Kunci: Keadilan; Kompensasi; Jaringan SUTT atau SUTET

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > KD England and Wales
K Law > KF United States Federal Law
K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Law
ID Code:57447
Deposited By:Mr. MIH
Deposited On:17 Oct 2017 15:32
Last Modified:17 Oct 2017 15:32

Repository Staff Only: item control page