KEBIJAKAN MORATORIUM REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (TINJAUAN BERDASARKAN HAM)

Yonna B. Salamor , YBS (2012) KEBIJAKAN MORATORIUM REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (TINJAUAN BERDASARKAN HAM). Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa akan tetapi sudah merupakan kejahatan sangat luar biasa. Dalam judul ini permasalahan yang diambil adalah bagaimana kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini (ditunjau berdasarkan HAM), bagaimana kebijakan remisi dan pembebasan bersyarat yang akan datang bagi narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan tujuan penelitan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi saat ini dan yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat melanggar hak asasi manusia khususnya UU Pemasyarakatan, oleh karena itu kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat yang akan datang agar lebih memperhatikan hak-hak narapidana agar tidak melanggar hak asasi manusia. Kata Kunci: Moratorium, Remisi dan Pembebasan Bersyarat, Hak Asasi Manusia

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > KD England and Wales
K Law > KF United States Federal Law
K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Law
ID Code:57056
Deposited By:Mr. MIH
Deposited On:12 Oct 2017 08:54
Last Modified:12 Oct 2017 08:54

Repository Staff Only: item control page