AKIBAT HUKUM TERHADAP EKSEKUSI LELANG PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN TANPA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (Studi di Pengadilan Agama Semarang)

A Hashfi Luthfi, S.H.I NIM.11010115410019 , HL (2017) AKIBAT HUKUM TERHADAP EKSEKUSI LELANG PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN TANPA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (Studi di Pengadilan Agama Semarang). Masters thesis, Universitas Diponegoro.

[img]Microsoft Word
1939Kb

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan di Pengadilan Agama Semarang masih tergolong baru, berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Dirjen Badilag MA RI bahwa Pengadilan Agama Semarang menjadi satu-satunya Pengadilan Agama yang telah menerima permohonan eksekusi lelang Hak Tanggungan di wilayah Jawa Tengah. Pengadilan Agama Semarang sendiri baru satu kali menerima permohonan eksekusi lelang Hak Tanggungan yang diajukan oleh Bank Permata Unit Syariah. Permohonan eksekusi lelang tersebut diajukan sejak tahun 2013 dan sampai 2017 pelaksanaan lelang eksekusi oleh Pengadilan Agama Semarang masih mengalami kendala. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang cakupan pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Semarang dalam melaksanakan eksekusi lelang Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan data primer. Adapun data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan nara sumber, sedangkan data skunder melalui penelusuran kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa eksekusi lelang objek hak tanggungan terhadap sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui parate eksekusi dan eksekusi berdasarkan title eksekutorial. Eksekusi lelang melalui pelelangan umum cenderung lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya daripada eksekusi dengan pertolongan hakim karena tidak memerlukan adanya perintah dari Ketua Pengadilan. Akan tetapi dalam hal adanya perlawanan debitor KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek lelang yang sudah dibeli oleh peserta lelang. Berbeda dengan pelaksanaan lelang dengan pertolongan Hakim, apabila terhadap objek lelang yang terjual tersebut terdapat pihak-pihak yang tidak mau menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang, maka pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 UUHT memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang. Hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Semarang dalam pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan adalah adanya perlawanan dari pihak tereksekusi yang menghalangi proses lelang dengan cara premanisme dan adanya perlawanan dari pihak ketiga. Kata Kunci : Eksekusi-Lelang, Sengketa, Ekonomi-Syariah, Pengadilan-Agama.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > KD England and Wales
K Law > KF United States Federal Law
K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Law
ID Code:57110
Deposited By:Mr. MIH
Deposited On:12 Oct 2017 10:28
Last Modified:12 Oct 2017 10:28

Repository Staff Only: item control page