REVITALISASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, SERTA NEPOTISME

WIBISONO, Arief Gunawan (2014) REVITALISASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, SERTA NEPOTISME. Masters thesis, Diponegoro University.

[img]
Preview
PDF
197Kb
[img]
Preview
PDF
471Kb
[img]
Preview
PDF
153Kb

Abstract

Konsep good governance sendiri memiliki arti yang luas dan sering dipahami secara berbeda-beda. Banyak orang menjelaskan good governance secara berbeda karena tergantung pada konteksnya. Dalam konteks pemberantasan KKN, good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dari praktik KKN. Good governance dinilai terwujud jika pemerintah yang berkuasa mampu menjadikan dirinya sebagai pemerintah yang bersih dari praktik KKN. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tesis ini diangkat tiga permasalahan yaitu pertama Apa saja prinsip-prinsip good governance dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik bersih korupsi, kolusi serta nepotisme, kedua kendala-kendala pelaksanaan prinsip good governance, Ketiga Bagaimana upaya agar prinsip good governance dapat diterapkan agar tercipta pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme. penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Normatif karena pendekatan normatif yang dimaksudkan sebagai usaha untuk mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik bersih korupsi, kolusi serta nepotisme yakni kewajiban untuk mempertanggungjawabkan; Keterbukaan dan transparan (openess and transparency); Ketaatan pada aturan hukum; Komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara, dan bukan pada kelompok atau pribadi; dan Komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. kendala-kendala pelaksanaan prinsip good governance yakni adanya tindak pidana korupsi, hambatan mewujudkan good governance melalui e government dan permasalahan sumber daya manusia yang disebabkan adanya permasalahan birokrasi di indonesia dan permasalahan PNS dalam birokrasi pemerintah. upaya agar prinsip good governance dapat diterapkan agar tercipta pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme yaitu Merujuk pada beberapa karakteristik good governance, seyogyanya bilamana prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, penegakan hukum, equity (keadilan) dapat ditegakkan maka, praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan dapatlah diminimalisir. Kata Kunci : Revitalisasi, Good Governance These authorizations are too simple for a national commission in charge of helping the President but instead they were too weak for a commission that is expected to perform the function of oversight of police. If only receive suggestions and complaints regarding police performance to be submitted to the President, this is simply done by police themselves, not necessarily by a national commission. Conversely, the effectiveness of oversight of police is also doubtful if Kompolnas accommodate only limited to public complaints about law enforcement - the investigation stage and / or investigation - without having the authority to pass judgment on police actions or police discretion. In this regard, in this thesis was appointed the first three issues, namely how to control the execution of police discretion can be justified By law, both how to optimize the function of supervision Kompolnas to accelerate police reform, the Third Strategic what kind of policy can be recommended to the president Kompolnas to help police improve the masyarakt professionalism so that satisfaction increases. This study uses juridical-empirical approach, namely to study and examine the interrelationships between law with social institutions to another. Research results indicate that the status, tasks, and functions Kompolnas in Connection with the police that according to Presidential Decree 17 of 2011, non-structural Kompolnas is located below and to the President. Function as a functional supervisor of police performance to ensure professionalism and independence of the Police. Implementation functional supervision function is carried out through monitoring and evaluation of performance and integrity of members and police officials in accordance with the provisions of the legislation. The effort was done Kompolnas For Oversight Of the Police National Police Commission (Kompolnas) during the years 2010 and complaints from people in all regions in Indonesia as many as 1537 cases. "Of the 1537 cases of complaints coming in Kompolnas, only about 60 percent already followed up and 40 percent were still in the process. Policy Can Do to Accelerate efforts Kompolnas in the necessity of strengthening the Police Reform Kompolnas legitimacy in a democracy. in practice the democratic system, functionalization Kompolnas in order to assist the President to establish the policy to police. Keywords: Kompolnas, Police Reform

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > KZ Law of Nations
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Law
ID Code:45317
Deposited By:Mrs Ekana Perpus Pasca
Deposited On:30 Mar 2015 14:57
Last Modified:30 Mar 2015 14:57

Repository Staff Only: item control page