KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Dwi Hananto, Untung (2006) KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 35 (3). pp. 268-276. ISSN 0216-1389

[img]
Preview
PDF - Published Version
9Kb

Official URL: http://fh.undip.ac.id/jurnal

Abstract

Penyusunan suatu Undang-Undang adalah hasil perjuangan berbagai kekuatan social politik yang ada dalam masyarakat. Dalam proses tersebut tidak menuntut kemungkinan bahwa yang bakal terjadi ialah kekuatan social politik dominant akan lebih kuat menentukan isi sebuah produk Undang-Undang dari pada kekuatan social politik lainnya. Jika tidak ada lembaga khusus sebagai penjaga konstitusi maka besar kemungkinan sebuah Undang-Undang akan menyimpang jauh dari konstitusi yang berlaku. Kenyataan itu ditunjukan bahwa kekuasaan eksekutif dan legislatif selama ini lebih ekspansif dalam menggunakan kekuasaannya disbanding cabang-cabang kekuasaan lainnya, khususnya kekuasaan yudikatif. Kata Kunci : Kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi

Item Type:Article
Subjects:K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions:Faculty of Law > Department of Law
ID Code:6736
Deposited By:Mr. Hukum Admin
Deposited On:10 Feb 2010 09:36
Last Modified:10 Feb 2010 09:36

Repository Staff Only: item control page