KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA

Benny Karya Limantara, S.H., Karya (2014) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

[img]Microsoft Word
65Kb

Abstract

ABSTRAK Perlindungan terhadap satwa yang di lindungi dan bagian-bagiannya dalam suatu perkara pidana menjadi hal yang sangat penting saat ini, maraknya pelanggaran terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi menimbulkan keprihatinan pada keseimbangan ekosistem. Pelanggaran yang tejadi terhadap satwa yang dilindungi sangat heterogen sifatnya dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara fulgar maupun terselubung. Upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia, dalam penerapannya tidak segan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan cara pencurian satwa, memperniagakannya, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan produk hukum nasional agar dapat mengatur secara menyeluruh yang berkaitan dengan pemanfaatan, hubungan hukum antara manusia dengan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sesuai dengan uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana satwa yang dilindungi saat ini di Indonesia dan di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menemukan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum hukum yang merupakan kebijakan hukum pidana dalam merumuskan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi, dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Metode pengumpulan data dalam pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini menggunkan teknik studi kepustakaan (library research). Pembahasan mengenai permasalahan perlindungan dan penanggulangan tindak pidana satwa yang dilindungi di Indonesia merupakan suatu tuntutan perkembangan zaman, wujud perlindungan dan penanggulangan satwa hanya terbatas satwa dalam arti hewan secara umum dan tak adanya pengaturan tentang korporasi dalam Undang-Undang khusus saat ini. untuk itu peru dilakukan kajian perbandingan berbagai negara agar pada masa yang akan datang wujud perlindungan dan penanggulangan tindak pidana satwa yang dilindungi menjadi lebuh terarah dan konsisten. Dapat disimpulkan, perlindungan terhadap satwa yang dilindungi saat ini masih dirasakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, seperti tidak adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban bagi korporasi dan tidak adanya pengaturan mengenai perbedaan sanksi antara satwa liar dilindungi dari alam dan hasil penangkaran. Oleh karenanya diperlukan adanya reformulasi Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta dimasukkannya pengaturan mengenai satwa yang dilindungi dalam RUU KUHP sebagai pijakan yuridis yang baru untuk memberikan perlindungan baik secara konkret maupun secara abstrak. Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Perlindungan Terhadap Satwa yang Dilindungi

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > KD England and Wales
K Law > KF United States Federal Law
K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Law
ID Code:57329
Deposited By:Mr. MIH
Deposited On:19 Oct 2017 10:35
Last Modified:19 Oct 2017 10:35

Repository Staff Only: item control page