Items where Subject is "K Law > KZ Law of Nations"

Adiyanta, Susila (2006) ARAH KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PEMBERIAN IJIN PROYEK PEMBANGUNAN PERUMAHAN (REAL ESTAT) SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 35 (4). pp. 439-448. ISSN 0216-1389

Basuki Prasetyo, Agung (2007) PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT YANG BERAGAMA ISLAM (MENGKRITISI TEORI RECEPTIO IN COMPLEXU). Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (1). pp. 64-70. ISSN 0216-1389

Budiharto, Budiharto (2006) PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERSEROAN TERBATAS DALAM PROSES GO PRIVATE. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 35 (3). pp. 245-253. ISSN 0216-1389

Cahya Susila Wibawa, Kadek (2009) MEMBANGUN MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK DALAM SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI INDONESIA. Majalah Masalah-2 Hukum, 38 (3). pp. 233-242. ISSN 0216-1389

Cahya Susila Wibawa , Kadek (2007) THE INDONESIAN FISCAL DECENTRALIZATION POLICY IN REFORMATION PERIOD: AN OVERVIEW. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (1). pp. 1-6. ISSN 0216-1389

DEVI, EVA (2003) FUNGSI DAN PERANAN MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP KELANGSUNGAN HARTA PUSAKA TINGGI PADA KAUM CANIAGO SUPANJANG ARO DINAGARI SOLOK PROPINSI SUMATERA BARAT ( THE ROLE OF UNCLE AS THE HEAD HEIR FOR CONTIUNITY OF HEIGH FIEHtTAGE IN CANIAGO CLAN IN SUPANJANG ARO SOLOK, WEST SUMATERA). Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Dwi Hananto, Untung (2006) KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 35 (3). pp. 268-276. ISSN 0216-1389

Gutami, Budi (2007) ASPEK HUKUM PERIJINAN MELALUI UNIT PELAYANAN TERPADU (UPT) KOTA SEMARANG DALAM ERA OTONOMI DAERAH. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (1). pp. 14-21. ISSN 0216-1389

Gutami, Budi (2007) MEMBANGUN APARATUR PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN DI ERA REFORMASI. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (2). pp. 101-110. ISSN 0216-1389

Hidayat, Arief (2006) IMPLEMENTASI PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 1945 (STUDI YURIDIS HISTORIS SEJAK TAHUN 1945-2003). Majalah Masalah-Masalah Hukum, 35 (3). pp. 213-244. ISSN 0216-1389

Ispriyarso, Budi (2007) PENGAWASAN DAN “LAW ENFORCEMENT” DALAM PELAKSANAAN “SELF- ASESSMENT SISTEM” DI INDONESIA. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (1). pp. 7-13. ISSN 0216-1389

Jaya, Nyoman Serikat Putra (2002) RELEVANSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM. PhD thesis, Universitas Indonesia.

Johan Utama, Yos (2006) MENGGUGAT FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI SALAH SATU AKSES WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN DALAM PERKARA ADMINISTRASI NEGARA(Suatu studi kritis terhadap penggunaan asas-asas Hukum Administrasi Negara dalam peradilan administrasi). Majalah Masalah-Masalah Hukum, 35 (3). pp. 254-267. ISSN 0216-1389

Laksmi Indreswari, Tri (2007) STATUS HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (2). pp. 169-174. ISSN 0216-1389

LESTARI, IDA AYU DWI (2003) PENGATURAN HARTA GUNA KAYA DALAM PERKAWINAN MESALIN TIKER PADA MASYARAKAT BALI (Studi Kasus Di Desa Selemadeg Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan, Bali). Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

MEDAN, KAROLUS KOPONG (1997) PEMBUNUHAN DALAM KASUS TANAH DAN WANITA DI ADONARA FLORES : SUATU STUDI BUDAYA HUKUM. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

NOVIARDI S, SEMI (2003) KAWIN LARI DALAM BUDAYA SIRI PADA MASYARAKAT SUKU BUGIS DI KECAMATAN NIPAH PANJANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TINIUR PROPINSI JAMBI (Elopement in Sirri Culture in Bugis Trible Society in Nipah Panjang District, East Tanjung Jabung Regency Jambi Province ). Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Nurbadri, N (2008) KONFLIK BATAS WILAYAH DI ERA OTONOMI DAERAH DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS KONFLIK BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN TEBO DENGAN KABUPATEN BUNGO). Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Nyatrijani, Rinitami (2007) Tinjauan Yuridis atas Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Investasi (Produk Unit Link). Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (1). pp. 34-42. ISSN 0216-1389

Poernomo, Dwi (2008) IZIN SEBAGAI SUATU KEBUTUHAN. Majalah Masalah-2 Hukum, 37 (1). pp. 35-41. ISSN 0216-1389

Purwanti, Ani (2009) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK (TRAFFICKING) DI INDONESIA. Media Hukum, IX (2). pp. 60-68. ISSN 1411-3759

Putrijanti, Aju (2009) OMBUDSMAN NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. Majalah Masalah-2 Hukum, 38 (3). pp. 252-259. ISSN 0216-1389

Putriyanti, Ayu (2009) YURISDIKSI DI INTERNET / CYBERSPACE. Media Hukum, IX (2). pp. 32-47. ISSN 1411-3759

Riyanto, R. Benny (2009) EKSISTENSI LEMBAGA PARATE EXECUTIE DALAM UU NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 38 (4). pp. 293-297. ISSN 0216-1389

Rochaeti, Nur (2008) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS JENDER. Majalah Masalah-2 Hukum, 37 (1). pp. 66-75. ISSN 0216-1389

Sa’adah, Nabitatu (2009) Membentuk Model Upaya Hukum Pajak Yang Sesuai Dengan Prinsip Equality (Kesamaan) Dan Equity (Keadilan). Majalah Masalah-Masalah Hukum, 38 (4). pp. 342-349. ISSN 0216-1389

Santi Dewi , IGA Gangga (2006) PERANAN NOTARIS/PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN KREDIT PERUMAHAN. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 35 (4). pp. 469-477. ISSN 0216-1389

Saraswati, Retno (2009) PERKEMBANGAN PENGATURAN SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Media Hukum, IX (2). pp. 48-59. ISSN 1411-3759

Silviana, Ana (2007) KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (2). pp. 163-168. ISSN 0216-1389

Solechan, Solechan (2005) SIFAT KHUSUS PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. Media Hukum, V (1). ISSN 1411-3759

Sonhaji , Sonhaji (2007) ASPEK HUKUM HUBUNGAN KERJA MELALUI MEKANISME OUTSOURCING BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (2). pp. 111-121. ISSN 0216-1389

Sudaryatmi, Sri (2009) Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Adat. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 38 (4). pp. 332-337. ISSN 0216-1389

Sugangga, Ign (2006) Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional. Documentation. Diponegoro University Press, Semarang.

Sujoko, Ajik (2008) Concept of Interregional Sea Areas Boundary between Semarang City with Kendal Regency as an Effort of Ordering of Coastal Areas Spatial Order. Masters thesis, Fakultas Hukum.

Sukirno, Sukirno (2008) Pemanfaatan Hutan dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Majalah Masalah-2 Hukum, 37 (1). pp. 58-65. ISSN 0216-1389

Sularto, RB (2007) PEDOMAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DI INDONESIA. Majalah Masalah-2 Hukum, 36 (1). pp. 71-77. ISSN 0216-1389

Sularto, RB (2009) Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc Dalam Perpektif Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 38 (4). pp. 311-319. ISSN 0216-1389

Suparno, Suparno (2007) PENEGAKAN HUKUM DALAM MASYARAKAT PLURALISTIK. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (2). pp. 122-128. ISSN 0216-1389

Suteki, Suteki (2005) PEMBERDAYAAN PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PROSES PERLINDUNGAN HUKUM DI BIDANG MEREK TERKENAL. Media Hukum, V (1). ISSN 1411-3759

Suteki, Suteki (2009) Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Penggunaan Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial (Law as A Tool of Social Engineering)Studi Kasus Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) di Jawa Tengah). Majalah Masalah-2 Hukum, 38 (3). pp. 219-226. ISSN 0216-1389

Tri Setyawanta R., Lazarus (2005) PENGATURAN HUKUM PENANGGULANGAN PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN LAUT DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA. Media Hukum, V (1). ISSN 1411-3759

Tri Setyawanta. R., Lazarus (2006) HARMONISASI PENGATURAN HUKUM PENANGGULANGAN PEMBAJAKAN (PIRACY) DAN PEROMPAKAN (ROBBERY) LAUT DI WILAYAH PERAIRAN YANG BERADA DI BAWAH YURISDIKSI INDONESIA. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 35 (3). pp. 287-298. ISSN 0216-1389

Trihastuti, Nanik (2006) REFORMASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL DI ERA OTONOMI DAERAH. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 35 (3). pp. 277-286. ISSN 0216-1389

Wahju Setiawati, Tity (2009) HAK, KEWAJIBAN DAN PERANSERTA (PARTISIPASI) MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Media Hukum, IX (2). pp. 12-22. ISSN 1411-3759

Wahju Setiawati, Tity (2007) HAK, KEWAJIBAN DAN PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 36 (2). pp. 141-148. ISSN 0216-1389