PENGATURAN HUKUM PENANGGULANGAN PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN LAUT DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

Tri Setyawanta R., Lazarus (2005) PENGATURAN HUKUM PENANGGULANGAN PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN LAUT DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA. Media Hukum, V (1). ISSN 1411-3759

[img]
Preview
PDF - Published Version
98Kb

Official URL: http://fh.undip.ac.id/mih

Abstract

I.PENGERTIAN YURIDIS TENTANG PEMBAJAKAN Laut pada umumnya merupakan wilayah yang berbatasan dengan suatu negara, sehingga seringkali kejahatan yang dilakukan di wilayah laut dapat menimbulkan konflik yurisdiksi antara negara pantai dengan negara bendera kapal. Konflik yurisdiksi ini timbul berkaitan dengan adanya yurisdiksi ekstra territorial yang dimiliki oleh negara bendera kapal dan yurisdiksi territorial yang dimiliki oleh negara pantai. Oleh karena itu kewenangan negara pantai untuk menerapkan yurisdiksi kriminal di wilayah perairan yang berada dibawah yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan, khususnya yang dilakukan oleh kapal asing, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional. Pelanggaran terhadap-ketentuan hukum internasional, akan menimbulkan kemungkinan bahwa negara pantai dapat diajukan ke Mahkamah Internasional.

Item Type:Article
Subjects:K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:5892
Deposited By:Mr. Hukum Admin
Deposited On:28 Jan 2010 13:52
Last Modified:28 Jan 2010 13:52

Repository Staff Only: item control page