PELAKSANAAN PPRI NO.33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF OLEH IBU DENGAN STATUS MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Abstract

Latar Belakang : Salah satu hak yang dimiliki bayi adalah untuk mendapatkan air susu ibu ( ASI ) secara eksklusif. Namun di masa ini banyak sekali bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dikarenakan berbagai macam hal, seperti tingginya aktivitas ibu dikantor, kurang memadainya fasilitas pendukung program ASI eksklusif, kurangnya pengetahuan ibu akan pentingnya ASI eksklusif dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya melalui PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 turut serta dalam menegakkan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif. Tujuan : Melalui penelitian ini, akan diketahui tentang pelaksanaan PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 mengenai Ruang Laktasi guna mendukung program ASI eksklusif. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan metode cross-sectional. Subyek penelitian adalah Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang berada di wiliayah Kota Semarang dan pemimpin BUMN atau orang yang ditunjuk oleh pemimpin BUMN serta karyawan wanita di BUMN tersebut yang memenuhi kriteria inklusi. Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan mulai bulan Maret 2014 sampai bulan Juli 2014. Besar sampel minimal untuk BUMN dan pemimpin BUMN atau orang yang ditunjuk oleh pemimpin BUMN adalah sebanyak 15, sedangkan besar sampel minimal untuk karyawan wanita di BUMN adalah sebanyak 24. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Hierarchy Sampling. Cara pengumpulan data adalah dengan penilaian secara langsung oleh peneliti dengan mengisi form penilaian dan melalui pengisian kuesioner (assisted delivery questionnaires). Analisis data meliputi deskriptif dan uji hipotesis. Uji yang digunakan pada penelitian ini adalah Chi- Square Test. Hasil penelitian: 83,3% BUMN tidak memiliki ruang laktasi, 16,7% BUMN memiliki ruang laktasi dengan fasilitas yang kurang memadai, dan 0% BUMN memiliki ruang laktasi dengan fasilitas yang memadai. Kesimpulan: Mayoritas BUMN di wilayah Kota Semarang belum memiliki ruang laktasi sesuai dengan PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013. Kata kunci: Ruang laktasi, PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013