ANALISIS EFEKTIFITAS PENERAPAN PP. NO. 15, THN. 1994 DALAM PENGEMBANGAN KARIR STRUKTURAL PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH JAWA TENGAH

Abstract

ABSTRACT Menurut pasal 13, PP No. 15/1994, PNS diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebelum diangkat dalam jabatan struktural. Ini adalah komitmen pemerintah yang sangat kuat dalam upaya membangun kepemimpinan yang efektit Dad hasil penelitian diketahui setiap tahun anggaran Pemda Jawa Tengah menyelenggarakan DIKLAT stukrural rata-rata 298 orang untuk kelas ADUM, 248 orang untuk ADUMLA dan 223 orang untuk kelas SPAMA atau tidak kurang dari 769 PNS. Sementara rata-rata formasi lowong untuk setiap tahun anggaran berturut¬turut adalah 53,60; 139,40; 174,20 masing-masing untuk eselon III, IV dan V atau total 367,20 formasi. Ini berarti jumlah peserta DIKLAT struktural lebih besar daripada formasi lowong yang tersedia dalam setiap tahun anggaran, yaitu masih ada selisih 402,2 peserta yang harus menunggu untuk mendapatkan formasi di eselon yang lebih tinggi. Dad angka tersebut dapat dilihat bahwa Badan DIKLAT Propinsi Jawa Tengah dalam menyusun kebutuhan jumlah peserta DIKLAT struktural belum sepenuhnya menggunakan pertimbangan formasi. Relevansi DIKLAT struktural dengan jabatan baru hanya diakui oleh kurang dari 50 % peserta. Sisanya lebih memilih tidak atau ragu-ragu. Oleh karena itu, revisi materi perlu dilakukan agar tujuan dari DIKLAT struktural tercapai. Sekitar 60% peserta DIKLAT struktural menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 5 dan 13 PP. 15/1994 menghambat karier sehingga di masa datang format pelaksanaan DIKLAT struktural sebaiknya dirubah sehingga pejabat yang sudah menduduki jabatan yang seharusnya dikirim sebagai peserta DIKLAT struktural.