DINAMIKA PELAYANAN FASILITAS PENDIDIKAN ANTARKAWASAN DI KABUPATEN KERINCI PADA MASA OTONOMI DAERAH

Abstract

Pendidikan merupakan salah satu urusan penting dalam pembangunan nasional. Hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 31 UUD Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, Sejak berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan yang didesentralisasikan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya mengoptimalkan fungsi pelayanan publik kepada warga negara seperti halnya urusan pendidikan. Ditinjau dari Fenomena pemekaran wilayah Kabupaten Kerinci pada tahun 2008, yang mana telah memisahkan wilayah pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Hamparan Rawang sebagai basis wilayah pembentukan Kota Madya Sungai Penuh. Hasil Pemekaran wilayah tersebut mempengaruhi perubahan pada organisasi, sistem kewilayahan serta sistem pusat pelayanan di Kabupaten Kerinci, yang mana sebelum pemekaran dilakukan, pusat-pusat kegiatan berada di Sungai Penuh.