TIPOLOGI KAWASAN PERI-URBAN DI KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN

Abstract

Urbanisasi dan pertumbuhan kota mempengaruhi proses transformasi wilayah yang berciri pedesaan menjadi wilayah dengan karakteristik perkotaan. Kota-kota khususnya di pesisir utara Pulau Jawa cenderung tumbuh dan berkembang dengan pesat melewati batas administrasinya. Namun, pertumbuhan kota cenderung tidak diiringi dengan implementasi perencanaan tata ruang yang baik. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya kegiatan konversi lahan pada kawasan peri-urban. Proses konversi lahan mendorong proses transformasi pada kawasan peri-urban khususnya di kota pesisir utara Pulau Jawa. Sebagai salah satu kota di pesisir utara Jawa tengah yang tumbuh dengan pesat, penelitian ini berupaya untuk mengklasifikasikan tipologi kawasan peri-urban Kota Pekalongan, khususnya di Kecamatan Buaran. Penelitian ini menggunakan analisis overlay pada GIS dan analisis skoring. Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi kompilasi dari dokumen instansi pemerintahan yaitu data kependudukan serta data penggunaan lahan terbangun secara timeseries. Berdasarkan hasil temuan penelitian, diketahui bahwa Kota Pekalongan sebagai kota kecil telah mengalami pertumbuhan pada aspek fisik maupun sosial. Lahan terbangun di kawasan periurban Kota Pekalongan rata-rata tumbuh 5-25% dari tahun 2002 hingga 2018. Pertumbuhan ini berpengaruh terhadap Kecamatan Buaran dimana sejak tahun 2002 hingga 2018 presentase lahan terbangun bertumbuh hingga 67%. Kondisi ini didorong oleh dukungan infrastruktur transportasi dan pergeseran sektor ekonomi dari pertanian ke industri. Kecamatan Buaran telah berubah menjadi wilayah yang memiliki ciri kekotaan yang kuat. Ciri kekotaan ini antara lain dapat diindikasikan dari guna lahan terbangun, kepadatan penduduk, dan aktivitas masyarakatnya. Berdasarkan variabelvariabel tersebut, Kecamatan Buaran secara umum dapat dikategorikan sebagai kawasan peri-urban primer. Diharapkan, pemahaman yang lebih mendetail terkait kawasan peri-urban dapat memberikan gambaran bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan serta mengawasi perubahan pemanfaatan ruang wilayah yang lebih seimbang dan berkelanjutan.