INTEGRASI GENDER DALAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PROGRAM BSPS KECAMATAN SEMARANG UTARA

Abstract

Kebijakan pembangunan perumahan yang diselenggarakan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan adalah kebijakan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni salah satunya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menurut data dari Bidang SNVT Kementerian PUPR, program ini pertama kali dilaksanakan di Kota Semarang pada tahun 2019 dan Kecamatan Semarang Utara masuk dalam kecamatan yang pertama kali melaksanakan program tersebut. Program BSPS dinilai melalui sejauhmana penerapan integrasi gender sebagai upaya pemenuhan hak dan mengurangi kesenjangan untuk mencapai efektivitas program sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Integrasi gender tersebut dilihat melalui empat aspek utama diantaranya akses, manfaat, kontrol dan partisipasi. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis sejauhmana integrasi gender dalam program BSPS di Kecamatan Semarang Utara khususnya pada Kelurahan Tanjungmas, Kelurahan Kuningan dan Kelurahan Dadapsari mengingat program ini akan diterapkan di kecamatan lain yang ada di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis skoring dan pembobotan terhadap aspek akses, manfaat, kontrol dan partisipasi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner oleh peneliti mulai tanggal 24 Februari sampai dengan 5 Maret 2020. Penelitian ini melibatkan 33 responden rumah tangga penerima bantuan dan seorang Koordinator Fasilitator. Data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 33 responden rumah tangga penerima bantuan dan juga wawancara yang hasilnya berupa data kualitatif bersifat validasi bagi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan empat analisis. Pertama, analisis kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga penerima bantuan yang menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga penerima bantuan seperti tingkat pendidikan dan pendapatan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan. Kedua, analisis kondisi fisik hunian dan bentuk kegiatan menunjukkan adanya pengaruh antara kondisi rumah yang mengalami kerusakan dengan bentuk perbaikan rumah yang dilakukan oleh rumah tangga penerima bantuan seperti kerusakan umumnya terjadi pada dinding, lantai, dan atap sehingga bentuk perbaikan didominasi pada bagian tersebut. Ketiga, analisis peran pemerintah dalam kegiatan menghasilkan bahwa selain partisipasi masyarakat, peran tenaga fasilitator lapangan juga menjadi penentu keberhasilan program yaitu dengan adanya pendekatan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh tenaga fasilitator lapangan untuk meningkatkan kapasitas individu penerima bantuan. Terakhir, analisis integrasi gender dalam program BSPS menunjukkan peran rumah tangga penerima bantuan melalui empat aspek diantaranya akses, manfaat, kontrol dan partisipasi dalam kegiatan peningkatan kualitas hunian. Hasil skoring menunjukkan aspek manfaat unggul sebesar 74,74% dengan adanya relasi yang terjalin antar penerima bantuan di luar lingkungannya, selain itu aspek yang memberikan pengaruh dominan yaitu kontrol rumah tangga penerima bantuan dalam program sebesar 67,17% melalui kemampuan rumah tangga tersebut dalam memutuskan bagian rumah yang perlu diperbaiki. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dari rumah tangga penerima bantuan sehingga mendorong perencanaan program pembangunan lain untuk memperhatikan manfaat apa yang didapatkan oleh masyarakat dan dapat berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup. Selain itu, melalui penerapan integrasi gender ini dapat menjadi upaya untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan mempertimbangkan pengarusutamaan gender sebagai langkah guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.