PEMANFAATAN LIDAR UNTUK PENENTUAN ZONASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK ATAS BANGUNAN BERBASIS RENCANA PEMANFAATAN RUANG (STUDI KASUS : KAWASAN PERKOTAAN GISTING, KABUPATEN TANGGAMUS)

Abstract

Akurasi penentuan NJOP merupakan salah satu faktor terpenting dalam rangka optimalisasi capaian penerimaan pajak PBB-P2. Namun pada kenyataanya, kondisi data objek pajak di Indonesia banyak diketemukan ketidak-sesuaian dan tergolong kurang baik. Padahal, penetapan NJOP sangat dipengaruhi oleh akurasi data objek pajak sebagai basis data PBB-P2. Selain sebagai sumber utama pemasukan daerah, PBB-P2 juga dapat digunakan sebagai alat perencanaan wilayah dan kota untuk mengontrol harga lahan, mencegah terjadinya urban sprawl dan juga untuk evaluasi kesesuaian terhadap rencana penataan ruang. LIDAR merupakan salah satu teknik identifikasi tutupan lahan termutakhir. Dengan tingkat ketelitian tinggi yang dimiliki, khususnya dalam menentukan tinggi objek, LIDAR dapat menjadi salah satu solusi paling efektif untuk pemenuhan kebutuhan data dimensi dan jenis objek atas bangunan. Dari hasil analisis pada studi kasus di Kawasan Perkotaan Gisting, Kabupaten Tanggamus, hipotesis bahwa variabel luas lahan terbangun dan jumlah lantai bangunan yang didapatkan dari analisis data LIDAR pada pengembangan model harga NJOP atas bangunan adalah dapat diterima. Selain itu, pemanfaatan LIDAR untuk penentuan NJOP atas bangunan juga memberikan kontribusi positif (+) sebesar Rp..974,- per meter persegi pada pengenaan tarif PBB-P2 atas bangunan. Simulasi mengenai penerapan hasil evaluasi kecocokan lahan terhadap penentuan insentif dan disinsentif NJOP PBB-P2 digambarkan pula dalam penelitian ini. Sehingga, melalui pemanfaatan LIDAR dalam rangka penentuan zonasi NJOP atas bangunan tersebut, fungsi kontrol pajak sebagai instrumen perencanaan dan pemanfaatan ruang akan sangat bermanfaat bagi perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia.