Perancangan Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo

Abstract

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial seseorang agar dapat hidup layak, mampu mengembangkan diri, dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pemerintah menjadi salah satu kunci tercapainya kesejahteraan sosial. Ketika Negara tidak dapat melindungi kesejahteraan sosial warganya, secara tidak langsung masyarakat akan mengalami permasalahan sosial yang dapat menghambat aktifitas sosial mereka. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang yang karena suatu hambatan, kesulitan/gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun. Penyediaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sangatlah diperlukan untuk mengurangi angka penyakit sosial masyarakat dan meminimalisir PMKS untuk kembali ke jalan melalui proses rehabilitasi, pemberdayaan dan pemanfaatan. Perkembangan LKS muncul pada tahun 1960 dan diperkuat dengan terbentuknya UU No. 11 Tahun 2009 untuk menjamin keberlangsungan LKS dan standarisasi layanan dan sarana- prasarana LKS yang tercatum pada Permensos No. 22 Tahun 2016. Peraturan ini menjadi standar umum dalam pelaksanaan LKS dan harus disesuaikan dengan jenis PMKS yang dimanfaatkan. Generalisasi sarana prasarana sering terjadi pada beberapa LKS di Indonesia. Hal ini terlihat pada Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo sebagai LKS untuk penanganan PMKS di Jawa Tengah. Pada awal terbangunnya, balai ini difungsikan sebagai panti rehabilitasi jiwa dan selanjutnya menjadi Balai PMKS (2018). Perubahan fungsi dan layanan pada balai tentu harus disesuaikan dengan perubahan fasilitas dan sarana-prasarana pada balai. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah rancangan Balai Persinggahan Sosial Margo Widodo yang ideal dan sesuai dengan fungsi bangunan saat ini menggunakan pendekatan therapeutic Healing Architecture