PELAKSANAAN PARATE EXECUTIE OBYEK HAK TANGGUNGAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui pelaksanaan parate executie obyek hak tanggungan berdasarkan pasal 6 UUHT di KPKNL Semarang, dan faktor-faktor yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan parate executie obyek hak tanggungan berdasarkan pasal 6 UUHT serta cara mengatasi hambatan terebut. Pada prinsipnya pelaksanaan parate executie obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUHT belum dapat dikatakan berlaku secara efektif. Hal ini dikarenakan berdasarkan Ketentuan Pasal 26 UUHT, pelaksanaan parate executie obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUHT hingga sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaan yang dimaksud oleh Pasal 26 adalah sebagaimana yang diatur di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 5, Pasal 8 huruf b, Pasal 9 – Pasal 13 UU No. 10 Tahun 2004 Akan tetapi, prakteknya Kantor Lelang sering melaksanakan pelelangan umum obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 6 UUHT yang didasarkan pad Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE-21/PN/1998 jo Surat Edaran Nomor : SE-23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UUHT. Hal ini tentunya akan menimbulkan hambatan-hambatan tertentu, pada saat pelaksanaan pelaksanaan parate executie obyek hak tanggungan berdasarkan pasal 6 UUHT pada KPKNL Semarang dikarenakan dasar hukum yang dipakai oleh KPKNL bertentangan dengan Pasal 26 UUHT yang mensyaratkan pelaksanaan Pasal 6 UUHT diatur di dalam peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksu di atas. Metode penelitian yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yan bersifat deskritif – analitis, sehingga metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Sedangkan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang terhadap pelaksanaan parate executie obyek hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT rawan akan gugatan maupun verzet yang menyebabkan pelaksanaan lelang tertunda bahkan bisa dihentikan. Oleh karenanya, kreditor dalam hal ini harus siap dengan segala resikonya jika hendak melaksanakan parate executie obyek hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kata kunci : Parate executie, obyek hak tanggungan