IMPLEMENTASI PERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN KUDUS

Abstract

Implementasi perda tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus merupakan upaya pemerintah daerah dalam melaksakan otonomi daerah di bidang pengelolaan sampah. Regulasi tersebut merupakan dasar pemerintah daerah Kabupaten Kudus untuk mengelola pendapatan asli daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah. Namun, pelayanan yang diberikan pemerintah daerah baru sekitar 60% penduduk yang terlayani sedangkan luas layanan yang disediakan baru 75% dari luas Kabupaten Kudus. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi perda tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus. Peneliti menggunakan model implementasi yang peneliti susun dengan pendekatan top-down yang didasarkan pada teori Van Meter dan Van Horn. Faktor-faktor yang peneliti gunakan dalam membahas implementasi kebijakan yang diteliti yaitu standard dan tujuan kebijakan; sumberdaya kebijakan; komunikasi antar lembaga pelaksana; sikap para pelaksana; karakteristik agen pelaksana ; serta kondisi sosial, politik dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Kudus belum optimal akibat pengaruh faktor kejelasan regulasi terkait pembedaan tarif antar golongan retribusi sehingga menyebabkan perbedaan pemahaman antar petugas pelaksana, besaran tarif yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat, serta kurangnya sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial menyebabkan pelayanan yang disediakan masih terbatas.