PROSEDUR PERIZINAN SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR (SKTL) WNA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Abstract

Permasalahan yang akan diteliti yaitu dalam pelaksanaan prosedur perizinan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) WNA pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang belum efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur perizinan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) WNA pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dankendala-kendala yang terjadi dalam Prosedur Perizinan Surat Keterangan Tanda Lapor WNA Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwaprosedur perizinan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL)WNA pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang khususnya di Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional dapat dikatakan dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Meskipun sudah baik, masih terdapat kendala yang ditemui penulis selama melaksanakan kegiatan penelitian.Hal ini disebabkan karena kurangnya sistem yang mendukung proses pembuatan SKTL seperti: belum adanya informasi tentang persyaratan SKTL di website Badan Kesbangpol Kota Semarang,belum adanya sistem aplikasi WNA untuk pembuatanSKTL,keberadaan pimpinan saat tidak berada di tempat,belum adanya sistem aplikasi WNA untuk inventarisasi. Saran yang dapat disampaikan yaitu dilakukan pembuatan sistem aplikasi WNA agar mempermudah dalam proses pembuatan SKTL dengan cara :perlu untuk menyertakan informasi tentang persyaratan SKTL di website Badan Kesbangpol Kota Semarang, Badan Kesbangpol Kota Semarang perlu melakukan pembuatan sistem aplikasi WNA dalam pembuatan SKTL, tanda tangan Kepala Badan harus di scan atau bisa digantikan oleh Sekretaris apabila Kepala Badan berhalangan,Badan Kesbangpol Kota Semarang perlu melakukan pembuatan sistem aplikasi WNA. Sehingga agar tidak berlarut-larut dan supaya tidak menghambat pekerjaan Kata kunci : Prosedur, Perizinan, Kendala