IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN KEWENANGAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI UNGARAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KEPADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Abstract

Dampak dari berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diserahkan kepada Pemerintah Provinsi. Pendidikan khusus dalam hal ini Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan salah satu lembaga pendidikan yang pengelolaannya dialihkan dari kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil alih pengelolaan seluruh Sekolah Luar Biasa yang ada di 33 kabupaten/kota, salah satunya yaitu SLB Negeri Ungaran. Beberapa aspek yang kewenangannya diserahkan kepa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pengalihan kewenangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ungaran dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menilai implementasi kebijakan pengalihan kewenangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ungaran dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah digunakan Efektivitas Ketepatan Implementasi Kebijakan yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Selain itu, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya menggunakan Model Implementasi Kebijakan menurut George Edwards III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengalihan kewenangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ungaran dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menyelesaikan permasalahan ketidakjelasan pengelolaan pendidikan khusus meskipun belum ada regulasi yang dijadikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang telah menyerahkan pengelolaan SLB N Ungaran kepada Pemerintah Provinsi. Faktor yang mendorong implementasi kebijakan tersebut yaitu jumlah dan kapasitas pegawai yang mengelola pendidikan khusus sudah mencukupi, sedangkan faktor penghambatnya adalah belum adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan SLB tersebut, serta belum adanya standar operating prosedur (SOP) yang jelas. Disarankan agar implementor segera menyusun regulasi yang dapat digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan teknis.