KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN HAK POLITIK DISABILITAS PADA PEMILIHAN BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika proses pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan bupati Temanggug pada tahun 2018 oleh KPU Temanggung. Kurangnya pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan Temanggung oleh KPU membuat hak politik disabilitas dalam pemilihan Temanggung tidak terpenuhi secara maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika proses pemenuhan hak politik penyandang disabilitas oleh KPU Temanggung dalam Pilbup Temanggung tahun 2018 dan mengidentifikasi faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kerangka teori yang digunakan adalah Ko nsep Penyandang Cacat, Difabel dan Disabilitas, Konsep Demokrasi dan Pemilu, serta Konsep HAM. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU Temangung sebagai lembaga penyelenggara pemilu belum maksimal dalam menyediakan dukungan eksternal bagi disabilitas dalam pilbup Temanggung tahun 2018, sehingga menimbulkan kesulitan bagi disabilitas untuk berpartisipasi dalam menyalurkan hak politiknya. Selain itu dalam pandangan availability dan accesability KPU Temanggung belum maksimal dalam memberikan pelayanan untuk memenuhi hak politik disabilitas dan kesempatan yang sama bagi disabilitas untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pilbup masih terhalang oleh syarat pendidikan. Meski demikian, KPU Temanggung telah menyesuaikan kebutuhan disabilitas netra dengan memberikan template braile, meski tidak terdapat bahasa isyarat untuk disabilitas rungu – wicara dalam sosialisasi visi misi paslon, KPU Temanggung juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada mereka meski terdapat kekurangan. KPU Temanggung jugatelah melaksanakan dua dari empat strategi untuk mendukung terciptanya pemilu inklusif agar hak politik disabilitas dapat terpenuhi. Faktor yang menghambat pelaksanaan adalah latar belakang pendidikan disabilitas rendah, penyelenggara pemilu yang kurang memahami SOP, data yang tidak valid, aksesibilitas kurang, dan referensi pilihan yang kurang. Hak politik disabilitas dalam pilbup tahun 2018 menjadi sarana aktualisasi disabilitas Temanggung untuk ikut mengintervensi politik dan pemerintahan lokal, KPU Temanggung sebagai penyelenggara wadah alokasi tersebut belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada disabilitas, sehingga masih terdapat hak politik sebagian disabilitas yang terdiskriminasi. Saran yang dapat dilakukan disdukcapil Temanggung adalah melakukan perekaman administrasi kependudukan jemput bola. Bagi KPU Temanggung adalah meningkatkan database disabilitas, dialog interaktif dengan disabilitas, kerjasama dengan peserta pemilu untuk sosialisasi. Serta bagi disabilitas adalah agar aktif follow up informasi politik dan tidak menyembunyikan anggota keluarga yang memiliki disabilitas.