STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN JEPARA

Abstract

Adanya strategi kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Jepara untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa UMKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerap menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai banyak UMKM dibanding dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya seperti Kudus, Pati dan Demak. Di tahun 2015 jumlah UMKM di Jepara mencapai 47.721 dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 172.956 pekerja. Pemerintah Kabupaten Jepara sendiri telah mengeluarkan Perda no 19 tahun 2012 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Kabupaten Jepara yang bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelititan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang sedang diteliti dan menjadi pokok permasalahan. Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki peran sebagai fasilitator yakni memfasilitasi apa yang dibutuhkan pelaku UMKM, peran sebagai regulator yakni membuat kebijakan yang mempermudah usaha UMKM, dan peran sebagai katalisator yakni mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi fast moving enterprise. Peran Pemerintah (fasilitator, regulator, dan katalisator) semua aspek tersebut terpenuhi dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD yang diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas sasaran pembangunan.