PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)

Abstract

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini mengunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumen, dan wawancara langsung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Meskipun demikian masih ditemukan kendala dalam proses implementasinya, baik kendala teknis maupun umum sendiri. Saran dari pada hasil penelitian ini adalah untuk dilakukan penambahan staf / sumber daya manusia di bidang IT, Penambahan ruangan tersendiri untuk aktivitas dan penyimpanan data bagi PPID Pembantu. dan membuat bank data yang telah divalidasi oleh pejabat OPD yang membidangi sehingga informasi dapat disajikan setiap waktu. Selain itu PPID Kota Semarang diharapkan membekali bimbingan teknis bagi PPID Pembantu, mengingat lambannya distribusi informasi pada tiap-tiap bidang dinas selaku PPID Pembantu