IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN KERJA DALAM PEMBERDAYAAN NARAPIDANA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG

Abstract

Norma menjadi tata aturan yang harus diatai dalam kehidupan bermasyarakat, namun pada dewasa ini tidak sedikit orang yang melanggar norma hingga berunjuk pada tindakan kriminalitas. Pelaku tindak kriminal disebut sebagai terpidana atau narapidana yang menjalani hukuman dan proses pembinaan di Lembaga Permasyarakatan. Proses pemasyarakatan harus dijalankan dengan baik, dimana dalam implementasinya merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok untuk mencapai tujuan. Tujuan dari Lapas ini memberdayaakan narapidana dengan upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkanya. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit teknis dalam pelaksanaan sistem Pemasyarakatan. Pemasyarakatan ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan bagi warga binaan berdasarkan pancasila yang memiliki tujuan untuk menyadarkan narapidana agar tidaka menjalankan kesalahanya kembalai, hal ini dianut oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Semarang Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan yang dibagi menjadi dua yaitu Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian. Pembinaan Kepribadian ini berfokus pada usaha mengarahkan narapidana secara fikiran, kegiatan, dan perasaan yang berpengaruh terhadap tingkah lakunya yang lebih baik. Pembinaan Kemandirian berfokus pada program ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri bagi warga binaan ditandai kemampuan membentuk inisiatif, kreasi dan melakukan inovasi didalam menjalankan program ketrampilan dibidang bimbingan kerja, yang berupa home industry, maupuan pengelolaan bahan mentah menjadi bahan jadi, dan bahan yang tidak digunakan menjadi yang bernilai. Dalam proses pembinaan tersebut dipengaruhi oleh factor seperti: Sumber Daya Manusia, Koordinasi, keterlibatan Sector Swasta dan Komunikasi yang memiliki peran dalam membantu terciptanya sistem Pemasyarakatan yang baik sesuai dengan Keputusan Kementrian Hukum dan HAM.