KINERJA LEMBAGA KERJA SAMA ANTARDAERAH DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KAWASAN KARTAMANTUL

Abstract

Adanya keterbatasan kemampuan pemerintah dalam melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan yang menjangkau seluruh masyarakat akan mendorong terjadinya interaksi antar daerah untuk memenuhi kepentingannya sendiri maupun kepentingan yang lebih luas. Interaksi tersebut kemudian akan mempertemukan kepentingan otonomi masing-masing daerah yang berbeda. Di lain sisi, pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah mengatur kebijakan terkait otonomi daerah, yang salah satu poin pentingnya adalah aturan bahwa kabupaten/kota dapat berkerja sama dalam penyediaan pelayanan publik guna mewujudkan tujuan otonomi daerah itu sendiri.