TINDAKAN PENGAMANAN SAFEGUARD TERHADAP IMPOR KERAMIK CHINA UNTUK MELINDUNGI PRODUSEN KERAMIK DALAM NEGERI TAHUN 2018

Abstract

ABSTRAK Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) mengajukan permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Internasional (KPPI) untuk dengan segera melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan tindak pengamanan perdagangan (Safeguards) terhadap impor produk ubin keramik, yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius. Permohonan tersebut diajukan oleh Asosiasi Aneka Keramik Indonesia pada tanggal 26 Maret 2018 kepada Komisi Pengamanan Perdagangan Internasional (KPPI). Banjirnya keramik impor membuat para pengusaha keramik dalam negeri merasa terancam. Rata-rata keramik impor tiap tahunnya naik 22%. Bahkan untuk kuartal I 2018 saja, impor keramik itu naik 51% dibandingkan kuartal I 2017. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup 2 (dua) hal yaitu: 1) Apakah benar bahwa kerugian serius terhadap produsen keramik dalam negeri semata-mata akibat dari melonjaknya impor keramik China. 2) Apakah Safeguards yang diajukan oleh Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) sudah memenuhi standar Safeguards Agreement. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif dengan mengutamakan pada bahan-bahan hukum yaitu hukum primer dan hukum sekunder. Kemudian semua bahan hukum tersebut dilakukan inventarisasi, dikualifikasi dan yang selanjutnya dianalisis dengan metode penafsiran. Kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami Indonesia memang disebabkan oleh melonjaknya impor keramik dari China, tetapi disisi lain juga terdapat faktor-faktor lain yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan faktor internal berasal dari kemampuan produksi suatu pabrik tersebut, sedangkan hambatan eksternal berasal dari selera konsumen yang mengikuti perkembangan zaman. Safeguard yang telah diajukan Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (ASAKI) sudah memenuhi standar Safeguard Agreement yang berlaku, hal ini dikarenakan Indonesia sudah meratifikasi Safeguard Agreement dalam bentuk Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci: Safeguard, Impor keramik China, Perlindungan industeri keramik dalam negeri