ANALISIS ASPEK EKONOMI POLITIK DALAM PROSES AGENDA SETTING PEMBANGUNAN PASAR REJOSARI DI KOTA SALATIGA

Abstract

Kasus terbakarnya Pasar Rejosari pada tahun 2008 mengakibatkan pemerintah Kota Salatiga mengambil langkah politik untuk menggandeng pihak ketiga dalam pembangunan Pasar Rejosari. Kompleksnya permasalahan kerjasama yang dilakukan pemkot Salatiga dengan investor dalam pembangunan pasar di Kota Salatiga karena cenderung menimbulkan dampak yang memberatkan pedagang serta pembangunan pasar yang belum dapat terbangun maksimal menarik peneliti untuk meneliti aspek ekonomi politik yang terkait dalam kerjasama tersebut melalui proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Mengingat bahwa kerjasama pasar di Kota Salatiga telah terjadi cukup lama seperti Pasar Raya II pada tahun 1995 dan Pasar Jetis pada tahun 2008 silam sehingga telah menimbulkan rezim pemerintahan yang berganti pula, maka fokus penelitian yang diambil peneliti pada pengambilan keputusan atau agenda setting kerjasama dalam pembangunan pasar Rejosari di Kota Salatiga. Teori berfokus pada interaksi para aktor dalam proses kebijakan sehingga acuan teori dalam penelitian ini melalui aliran penyusunan agenda kebijakan yaitu aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik sehingga menghasilkan policy window dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Metode yang digunakan dengan tipe penelitian kualitatif melalui pendekatan analisis deskriptif. Pada penelitian ini menemukan bahwa terdapat aktor berpengaruh yang membawa satu investor dalam kebijakan kerjasama sehingga menimbulkan perpecahan antara pedagang Pasar Rejosari dan terbentuknya paguyuban pasar yang baru. Pembangunan yang tidak terjadi karena permasalahan administratif menjadikan suasana menjadi tidak kondusif dan dimanfaatkan oleh aktor elit politik yang lain untuk eksistensi suatu partai politik tertentu. Kebijakan yang diputuskan melalui sistem kerjasama dapat dikatakan tidak tepat karena kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pemkot beserta investor. Selain itu birokrasi yang tidak berani mengungkap kepentingan dibalik mangkraknya pembangunan Pasar Rejosari menyebabkan sistem birokrasi menjadi tidak transparan dan saling melempar tanggungjawab. Sehingga dalam proses agenda setting dari kebijakan kerjasama pembangunan Pasar Rejosari kepentingan para aktor berpengaruh yang lebih nampak.