PRAKTIK PENYALURAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ILEGAL KE LUAR NEGERI DI KOTA SEMARANG

Abstract

Salah satu masalah tenaga kerja di Indonesia adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja, perekrutan dan mekanisme penyaluran tenaga kerja Indonesia sampai mengenai masalah kesejahteraan. Fokus penelitian ini adalah penyaluran Tenaga Kerja Indonesia, yaitu mengenai praktik penyaluran TKI ilegal ke luar negeri di Kota Semarang. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat 3 rumusan masalah yaitu bagaimana praktik penyaluran TKI ilegal ke luar negeri di Kota Semarang, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyaluran TKI ilegal ke luar negeri, dan bagaimana upaya pemerintah Kota Semarang dalam memberantas penyaluran TKI ilegal ke luar negeri. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik penyaluran TKI ilegal ke luar negeri di Kota Semarang, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyaluran TKI ilegal ke luar negeri di Kota Semarang, dan menjelaskan upaya pemerintah Kota Semarang dalam memberantas penyaluran TKI ilegal ke luar negeri. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah penyalur TKI ilegal, penyalur TKI legal, mantan TKI ilegal, mantan TKI legal, dan Kepala Disnakertrans Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik penyaluran TKI ilegal ke luar negeri di Kota Semarang dilakukan oleh calo tenaga kerja atau tekong. Sasaran TKI ilegal yang untuk diberangkatkan ke luar negeri adalah perempuan dan yang pengetahuannya kurang, pendidikannya rendah, sehingga lebih mudah untuk tergiur iming-iming gaji besar. Faktornya adalah karena calon TKI ingin bekerja ke luar negeri dengan mudah, praktis dan murah. Pemerintah berupaya memberantas dengan membentuk tim satgas TKI ilegal yang terdiri dari unsur dinas ketenagakerjaan, kepolisian, imigrasi, pengawas ketenagakerjaan, dan otoritas bandara atau otoritas pelabuhan setempat. Penelitian ini menyimpulkan penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Ilegal karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Seperti faktor ekonomi, penelitian juga menemukan adanya perbedaan perlakuan antara legal dan ilegal, dimana legal terlindungi secara hukum. Karena ini sebuah penyimpangan, pemerintah seharusnya memberikan penguatan untuk satgas dan menambah sosialisasi tentang bahaya, resiko menjadi TKI ilegal. memberikan sosialisasi mengenai prosedur yang benar untuk bekerja di luar negeri, karena ilegal dapat merugikan calon tenaga kerja secara langsung dan negara secara tidak langsung.