PENGELOLAAN BELANJA BARANG DAN JASA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017

Ghea, Fitriannisa Putri (2018) PENGELOLAAN BELANJA BARANG DAN JASA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Sciences.

[img]
Preview
PDF
608Kb
[img]PDF
Restricted to Repository staff only

168Kb
[img]PDF
Restricted to Repository staff only

233Kb
[img]PDF
Restricted to Repository staff only

838Kb
[img]PDF
Restricted to Repository staff only

155Kb

Abstract

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 36 disebutkan bahwa belanja terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penulisan deskriptif. Sumber data yaitu data primer melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa BAPPEDA Kota Semarang, data sekunder seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan data lain yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan barang dan jasa pada BAPPEDA Kota Semarang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai tahap pengawasannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disarankan kepada para pihak yang terlibat dalam pengelolaan belanja barang dan jasa untuk selalu mematuhi dan/ atau menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan instansi pemerintahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan permasalahan dan kendala yang terjadi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:Faculty of Social and Political Sciences > Diploma in Government Finance
ID Code:62677
Deposited By:Perpustakaan Fisip
Deposited On:04 Sep 2018 10:18
Last Modified:04 Sep 2018 10:18

Repository Staff Only: item control page