MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan hak sebagai perwujudan kedualatan rakyat. Salah satu pendekatan perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan RKPD di Provinsi DKI Jakarta adalah pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan, dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menumbuhkembangkan rasa memiliki. Penulis mengambil judul penelitian “Mekanisme Perencanaan Pemabngunan Partisipatif dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018” karena di Provinsi DKI Jakarta perencanaan pembangunan partisipatifnya dilakukan mulai dari tingkatan yang paling bawah yaitu rembuk Rukun Warga (RW), Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota/Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan konsultasi publik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RKPD Provinsi DKI Jakarta mengamanatkan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan dilaksanakan secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, akuntable, dan partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencanan pembangunan melalui forum penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, maka setiap SKPD/UKPD harus membuat rencana kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinkronisasi program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran. Dokumen RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan, sehingga penulis mengajukan beberapa saran untuk perencanaan pembangunan partisipatif di Provinsi DKI Jakarta, yaitu agar pemerintah terus memperbaiki Sistem Informasi E-Musrenbang agar tidak ada kendala lagi, terus meningkatkan pengawasan terhadap jalannya Musrenbang di Provinsi DKI Jakarta, dan masyarakat lebih memanfaatkan kesempatannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.