PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi perkembangan otonomi daerah di Indonesia.Penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban mengelola keuangan Daerah. Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Perumusan tujuan penelitian merupakan arah dan penjabaran terhadap masalah yang muncul, sehingga dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang telah dirumuskan. Penulisan hukum ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta kendala dan solusi untuk mengatasinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder, sedangkan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka pemungutan pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum ini, dapat diketahui: Pertama, pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dilaksanakan berdasarkan Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 70 dan 98 Tahun 2016. Kedua, kendala dalam pelaksanaannya, yaitu : 1) Pemutakhiran data kurang maksimal, 2) Dasar hukum retribusi daerah rendah, 3) Aparat pemungutan pajak kurang efektif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 4) Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak rendah. Ketiga, Solusi dalam menghadapi kendalanya yaitu: 1) Mengubah Peraturan Daerah, 2) Pembinaan teknis pegawai pemungutan pajak, 3) Sosialisasi secara formal dan informal, 4) Pemutakhiran data yang akan dilakukan terus-menerus. Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pemungutan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah FAKULTAS HUKUM