TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK-HAK KHUSUS PEKERJA PEREMPUAN DI JAKARTA TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 (STUDI : PT. DIAN ANDILTA UTAMA JAKARTA TIMUR)”

Abstract

Perempuan secara kodrati berbeda dengan laki-laki sehingga perempuan memiliki hak-hak khusus yang diberikan sedangkan laki-laki tidak diberikan.Pekerja/ buruh perempuan demikian pula memiliki hak-hak khusus seperti hak cuti keguguran kandungan, hak cuti melahirkan, hak cuti haid, hak mendapatkan antar jemput jika dipekerjakan pada malam hari, dan sebagainya.Hak-hak khusus pekerja perempuan seperti ini sudah seharusnya diperhatikan baik oleh pihak perusahaan maupun oleh para pekerja/ buruh perempuan itu sendiri.Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana pelaksanaan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan di PT. Dian Andilta Utama berdasarkan ketentuan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hambatan apa saja yang dihadapi pada saat menerapkan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan di PT. Dian Andilta Utama berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada saat menerapkan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan di PT. Dian Andilta Utama berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara melakukan penelitian di lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif. Data yang sudah dianalisa akan disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwaPT. Dian Andilta Utama belum sepenuhnya menerapkan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan, hambatan dalam penerapan pemberian hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan adalah dalam menerapkan cuti haid dan cuti keguguran tak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya mengatasi hambatan dalam penerapan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan adalah pekerja/ buruh perempuan harus memahami secara benar isi dari perjanjian kerja yang diberikan pada saat awal akan menandatangani perjanjian kerja. Kata Kunci : Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003