PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NEGARA PELUNCUR SATELIT TERHADAP SAMPAH ANTARIKSA (SPACE DEBRIS) YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BERDASARKAN SPACE TREATY 1967 JO SPACE LIABILITY CONVENTION 1972

Abstract

Bentuk pemanfaatan sumberdaya ruang angkasa yang sangat cepat mengikuti laju perkembangan teknologi yang awalnya hanya dapat dilaksanakan oleh beberapa negara saja kini sudah banyak negara yang telah ikut serta dalam pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya ruang angkasa. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ini bukan saja berdampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif, salah satu misalnya yakni mengenai sampah antariksa yang ditimbulkan oleh negara peluncur. Permasalahan sampah antariksa dapat menimbulkan kerugian bukan saja hanya di antariksa tetapi juga di bumi sehingga mengancam berbagai pihak. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: bagaimana pertanggungjawaban hukum yang ada di dalam pemanfaatan sumberdaya ruang angkasa terkait bidang permasalahan sampah antariksa dari negara peluncur yang menimbulkan kerugian dan bagaimana proses penyelesaian ganti rugi dan hambatan apa saja yang timbul dalam proses penyelesaian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini yaitu bahan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga Konvensi internasional yang digunakan sebagai dasar hukum kegiatan pemanfaatan di ruang angkasa yaitu, Space Treaty 1967, Liability Convention 1972 dan Registration Convention 1975. Permasalahan mengenai pertanggungjawaban hukum mengenai pemanfaatan sumberdaya ruang angkasa terkait bidang permasalahan sampah antariksa dari negara peluncur yang menimbulkan kerugian yakni negara yang mengalami kerugian dapat melakukan klaim terhadap negara peluncur yang memiliki sampah antariksa tersebut, klaim juga dapat diajukan melalui pengadilan domestik, tetapi yang menjadi kendala bila diajukan ke pengadilan domestik putusannya sulit untuk diterapkan pada negara lain. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Sampah Antariksa, Hukum Internasional