PEMBERHENTIAN DIREKSI DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN (KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 558 K/Pdt/2006)

Abstract

RUPS sebagai wadah untuk membahas dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam perseroan tidak selalu mengikuti prosedur yang ada dan terkadang melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut salah satunya adalah pemberhentian anggota direksi dalam RUPS yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-undang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kewenangan RUPS dalam memberhentikan anggota Direksi dalam forum RUPS Luar Biasa dan mengetahui akibat hukum dari akta keputusan RUPSLB yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Metode pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang dijelaskan secara deskriptif dan dianalisi secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian RUPS berwenang untuk memberhentikan anggota Direksi. RUPSLB yang diselenggarakan PT Artha Wahana Yasa Sakti tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas karena dalam memberhentikan anggota Direksi tidak mengacu pada Pasal 105 ayat (1) dan (2). Akibat hukum atas akta keputusan RUPSLB tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat untuk sahnya perubahan anggaran dasar Perseroan yang diatur dalam Pasal 88 UUPT 2007. Kata kunci : kewenangan, RUPS, pemberhentian Direksi