KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGAJUKAN PERMOHONANPAILIT. (STUDI KASUS PUTUSAN NO.18/PAILIT/2004/JKT.PST).

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan kreditor separatis dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit. Selanjutnya, dalam skripsi ini akan dibahas proses pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh kreditur separatis, kedudukan hukum kreditor separatis dan akibat hukum terhadap kreditor separatis jika putusan hakim mengabulkan permohonan pernyataan pailit oleh Sojitz Corporation yang juga adalah sebagai kreditur separatis, dan membahas apakah putusan Hakim apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan dan alat yang digunakan adalah studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telaan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian yaitu Kedudukan Hukum Kreditor Separatis dapat mengajukan permohonan PailitPasal 1 ayat (1) UU nomor 4 Tahun 1998, yang menjadi dasar sebagai kepastian kedudukan hukum kreditor separatis dalam mengajukan kepailitan. Dari ketentuan pasal ini hanya disebutkan bahwa salah satu syarat untuk mengajukan permohonan kepailitan adalah adanya dua atau lebih kreditor. Pengajuan permohonan pailit diajukan oleh kreditur sebagaimana yang diatur pada pasal 2 UU No 37 Tahun 2004. Permohonan pengajuan pailit diajukan kepada pengadilan melalui panitera. Kata Kunci : Kedudukan Hukum Kreditor Separatis, Kepailitan, Permohonan Pailit