Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok

Widiyanti, Rahayu Tri and INDARJA, INDARJA and HANANTO, UNTUNG DWI (2017) Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

[img]Microsoft Word
Restricted to Registered users only until 31 December 2020.

204Kb
[img]Microsoft Word
21Kb
[img]Microsoft Word
20Kb

Abstract

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Depok diharapkan dapat menghasilkan peraturan daerah yang aspiratif dan responsive. Lebih khusus, penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi legilasi DPRD dan faktorapa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi legislasi DPRD tersebut. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif,Metode pengumpulan data menggunakan data dari hasil studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian, diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Depok dalam pembentukan peraturan daerah telah mengalami kemajuan yang baik. Dalam kurun waktu 3 tahun ini DPRD Kota Depok menyusun 27 perda. Hambatan-hambatan yang berkaitan dalam proses pembentukan peraturan daerah berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal, Karena adanya anggota dewan dalam mengusulkan materi perda dominan politik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan hak inisiatif DPRD secara kuantitas dalam membuat inisiatif Raperda masih sangat kurang. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan partisapasi anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi dari segala aspek. Faktor eksternal, karena masih kurangnya koordinasi tingkat kota pada saat implementasi raperda. Diantara kedua faktor yang menjadi penghambat DPRD dalam pembentukan peraturan daerah Kota Depok, faktor internal merupakan faktor yang paling menghambat dalam pembentukan peraturan daerah, sehingga perda yang dihasilkan oleh anggota DPRD hanya 25% dari perda yang telah disusun. Maka solusi yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok dengan melakukan peningkatan terhadap anggota dewan dari masing-masing fraksi untuk dapat menghasilkan raperda untuk kesejahteraan masyarakat. . Kata Kunci :DPRD, fungsi legislasi, peraturan daerah Kota Depok.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Faculty of Law > Department of Law
ID Code:58632
Deposited By:INVALID USER
Deposited On:28 Dec 2017 14:29
Last Modified:28 Dec 2017 14:29

Repository Staff Only: item control page