KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SEMARANG

Abstract

ABSTRAK Dalam rangka menciptakan situasi berlalu lintas yang aman dan nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan Kepolisian lalu lintas yang bersifat preventif edukatif berupa penjagaan, patroli dan pengaturan lalu lintas pada jam - jam tertentu serta kegiatan penindakan represif berupa penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan tilang dengan maksud untuk memberikan efek jera bagi pengendara kendaraan bermotor agar tidak melanggar peraturan lalu lintas di jalan.Untuk lebih memfokuskan lagi tentang tilang maka penulis meneliti lebih jauh mengenai “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Melalui Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di wilayah Hukum Kabupaten Semarang”. Adapun permasalahan dalam tesis ini pertama bagaimana kebijakan penegakan hukum pidana melalui tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Semarang saat ini kedua bagaimana proses penegakan hukum pidana melalui tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Semarang yang akan datang.Sedangkan untuk tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang kebijakan dan proses penegakan hukum melalui tilang di Kabupaten Semarang di masa sekarang dan yang akan datang. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan pedekatan yuridis empiris. Sedangkan data diperoleh dari data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penguraian secara analitis dan deskriptif. Tilang merupakan suatu bentuk penegakan hukum yang memiliki sanksi pidana dimana didalam pelaksanaannya saat ini di wilayah hukum Kabupaten Semarang sangatlah jauh dari harapan untuk membuat tertib dan teraturnya lalu lintas di Kabupaten Semarang. Hal tersebut terbukti dengan jumlah pelanggaran yang di tilang sangatlah banyak, namun putusan denda tilang yang dikenakan sangatlah kecil. Dimana hal tersebut sangatlah ironis jika akan menciptakan suatu efek jera bagi para pelanggar lalu lintas. Proses penegakan hukum pidana melalui tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Semarang yang akan datang yaitu dengan mengharuskan semua pelanggar lalu lintas untuk ikut dan hadir dalam sidang di Pengadilan, menambah hari sidang, dan menerapkan penjatuhan denda maksimal atau paling tidak mendekati maksimal bagi setiap jenis pelanggaran lalu lintas jalan serta menggunakan model penegakan hukum melalui tilang dengan memanfaatkan tehnologi yang berkembang yaitu electronic traffic law enforcement (E-TLE). Kata Kunci : Tilang, Putusan Denda