KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Abstract

ABSTRAK Perlindungan kepada saksi dan korban dalam suatu perkara pidana menjadi hal yang sangat penting saat ini, saksi dan korban tidak lagi menjadi sebuah pelengkap dalam suatu sistem peradilan pidana, tapi juga menjadi penentu arah kebijakan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku. Begitu pentingnya posisi saksi dan korban di Indonesia melahirkan sebuah produk perundang-undangan untuk melindungi saksi dan korban dalam satu wadah yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta melahirkan sebuah lembaga baru yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), LPSK merupakan lembaga yang menjalankan mekanisme perlindungan kepada saksi dan korban di Indonesia. Bentuk dan wujud dari perlindungan kepada saksi dan korban ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara langsung (konkret) dan secara tidak langsung (abstrak). Seusai dengan uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam pengaturan perlindungan saksi dan korban saat ini di Indonesia dan di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menemukan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang merupakan kebijakan hukum pidana dalam merumuskan perlindungan saksi dan koban, dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Metode pengumpulan data dalam pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini menggunakan tehnik studi kepustakaan (library research). Pembahasan mengenai permasalahan perlindungan saksi dan korban di Indonesia saat ini merupakan suatu tuntutan perkembangan jaman, wujud perlindungan kepada saksi dan korban saat ini masih merupakan pemenuhan hak-hak yang diberikan baik secara tidak langsung dan tanpa pengaturan lebih lanjut, untuk itu perlu dilakukan kajian perbandingan berbagai negara agar pada masa yang akan datang wujud perlindungan kepada saksi dan korban menjadi lebih terarah dan konsisten. Dapat disimpulkan, perlindungan saksi dan korban saat ini masih dirasakan kurang efektif. Hal ini terlihat dari kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh UU Perlindungan Saksi dan Korban, seperti tidak tercantumkannya ketentuan mengenai perlindungan terhadap saksi terkait dan perlindungan harta benda saksi dan korban. Oleh karenanya diperlukan adanya reformulasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta disahkannya RUU KUHP sebagai pijakan yuridis yang baru untuk memberikan perlindungan baik secara konkret maupun secara abstrak. Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Perlindungan, Saksi dan Korban.