ANALISIS DOKTRINAL TENTANG TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS YANG DIGANTIKAN (Studi Kasus Pada Putusan 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tentang Notaris Pengganti Yang Turut Menjadi Tergugat)

Abstract

Pertanggungjawaban Notaris terutama di bidang hukum privat pengaturannya dalam UUJN terletak dalam pasal 84 dan 85 yang mengancam dengan penggantian biaya, ganti rugi,dan bunga, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberian dengan tidak hormat dan pemberhentian dengan hormat atas beberapa pelanggaran yang dilakukan Notaris didalam menjalankan jabatannya. Tanggung jawab ini juga melekat terhadap notaris pengganti. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertama yaitu Bagaimana tanggung jawab Notaris Pengganti dalam pelaksanaan jabatan notaris yang digantikan berdasarkan UUJN Tahun 2014 dan Kedua Bagaimana tanggung jawab Notaris atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap akta-akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Doctrinal Research atau Legal Research. Spesifikasi penelitian adalah bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahan hukum sekunder yaitu Putusan 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel dan didukung bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan melalui pengumpulan data sekunder. Analisi data dilakukan melalui analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab notaris pengganti setelah berlakunya UUJN tahun 2014 yang dituangkan dalam Pasal 65 menyatakan bahwa notaris pengganti bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Tanggungjawab ini dirasakan tidak seimbang dengan syarat-syarat yang ditentukan untuk menunjuk seseorang menjadi notaris pengganti, karena tugasnya hanya menggantikan notaris yang tengah cuti, sakit atau berhalangan hadir. Notaris yang digantikan tidak bertanggung jawab atas pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh notaris penggantinya, meskipun akta yang dibuat oleh notaris pengganti terdapat masalah dan tersangkut perkara di pengadilan. Hal ini dirasa tidak adil bagi notaris pengganti karena kedudukannya hanya menggantikan notaris, akan tetapi ketika terjadi permasalahan terkait dengan akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti akan tidak berdampak sama sekali kepada notaris yang digantikannya. Saran atau Rekomendasi penelitian ini yaitu Keberadaan notaris pengganti tetap berlangsung dengan berdasarkan payung hukum UUJN Tahun 2014, namun Organisasi Ikatan Notaris Indonesia ( INI ) hendaknya melakukan peninjauan ulang terhadap peraturan tersebut terutama berkaitan dengan masalah penunjukkan dan syarat-syarat notaris pengganti, minimal syarat-syarat yang harus dipenuhi harus sama dengan syarat-syarat untuk menjadi notaris. Seseorang yang ditunjuk menjadi notaris pengganti hendaknya diberikan pemahaman bahwa kedudukannya sebagai notaris pengganti tidak hanya duduk dan menggantikan posisi saja, akan tetapi juga termasuk tanggung jawabnya yang sama layaknya seorang notaris.