TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS INPUT DATA PERSEROAN SECARA ONLINE PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH) (KAJIAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (PT) TERTUTUP)

Abstract

Semakin banyaknya jumlah permohonan pendirian usaha yang berbadan hukum dalam hal ini perseroran terbatas, maka pemerintah membuat perubahan kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Suatu sistem aplikasi SABH yang digunakan untuk mengelola administrasi pengesahan badan hukum di Indonesia supaya tetap mengikuti perkembangan teknologi dan pola pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sehingga Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak lagi mengoreksi secara manual akta yang dibuat oleh Notaris maupun dokumen pendukung yang terkait pendirian Perseroan untuk mempercepat proses agar tidak memakan waktu yang lama. Dengan menggunakan aplikasi SABH berbasis online apakah dalam proses pendaftaran Perseroan Terbatas akan menambah tanggung jawab notaris dan bagaimana pula tanggung jawab notaris atas keabsahan data pendukung pada proses input data? Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang meneliti data sekunder kemudian dilanjutkan meneliti data di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya sistem online maka akan menambah beban tanggung jawab Notaris terhadap keakuratan proses input data ke dalam sistem online karena verifikasi akta pendirian beserta data pendukung sudah tidak dilakukan secara manual oleh kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Terkait tanggung jawab Notaris dengan data pendukung dalam proses input data perseroan, maka seharusnya dalam melakukan verifikasi data tetap meminta para pihak memperlihatkan dokumen asli yang diperlukan sebagai persyaratan pendirian Perseroan Terbatas. Prinsip kehati-hatian sebaiknya menjadi kunci utama seorang Notaris dalam melakukan proses input data perseroan kedalam SABH secara online. Pemeriksaan ulang perlu dilakukan terhadap hasil input data apabila dalam proses pengerjaan input data di lakukan oleh karyawan kantor notaris yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data.