PENGAMBILALIHAN PENGELOLAAN JEMBATAN TIMBANG OLEH PEMERINTAH PUSAT TERKAIT BURUKNYA PELAYANAN PUBLIK DI JEMBATAN TIMBANG

Abstract

ABSTRAK Pengambilalihan pengelolaan jembatan timbang dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Sebelum adanya pengambilalihan ini, buruknya pelayanan publik merupakan masalah yang sedang dihadapi di jembatan timbang. Melalui penelitian ini, penulis membahas tentang pengaruh pengambilalihan tersebut terhadap daerah, pengaruhnya dalam mengatasi masalah buruknya pelayanan publik serta upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik di jembatan timbang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio-legal dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan berupa wawancara terhadap Pemerintah Provinsi (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah) dan Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia), melakukan observasi, serta kuisioner dengan responden supir kendaraan angkutan barang yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilalihan pengelolaan jembatan timbang oleh Pemerintah Pusat membawa pengaruh bagi daerah berupa hilangnya kewenangan daerah, hilangnya aset daerah, hilangnya pendapatan daerah, berkurangnya beban belanja daerah dan berkurangnya struktur organisasi di daerah. Meskipun daerah kehilangan banyak hal, daerah menyambutnya dengan positif, karena secara umum pengambilalihan ini mengurangi beban daerah. Akan tetapi, dalam masalah pelayanan publik, pengambilalihan ini belum dapat memberikan pengaruhnya, karena buruknya pelayanan publik masih saja teradi. Terkait hal itu, upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pengawasan pengelolaan jembatan timbang menggunakan sistem teknologi yang dapat dipantau langsung oleh pemerintah pusat serta melakukan sertifikasi terhadap SDM di jembatan timbang. Kata kunci: Pengambilalihan, Jembatan Timbang, Pemerintah Pusat, Pelayanan Publik.