PENGUATAN KELEMBAGAAN PANWAS PEMILIHAN DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI, PIDANA, DAN KODE ETIK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015)

Abstract

ABSTRAK Keberadaan Panwas Pemilihan sebagai lembaga pengawas merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Akan tetapi dalam kenyatannya, posisi Panwas Pemilihan menjadi tidak maksimal akibat terbatasnya kewenangan yang dimiliki.Panwas Pemilihan cenderung hanya bertugas mengawasi, melaporkan atau memberi rekomendasi terhadap setiap pelanggaran yang ditemui kepada insatansi lain. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tidak memberikan kewenangan lebih kepada Panwas Pemilihan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah secara maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kewenangan Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah: Pertama, faktor-faktor penyebab Panwas Pemilihan Kota Semarang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilhan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015. Kedua, Idealnya pengaturan lembaga Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam tesis ini dijawab melalui suatu penelitian dengan menggunakan metode pendekatan Socio Legal, yakni menemukan antara konsep hukum abstrak dengan analisis lingkungan sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Panwas Pemilihan Kota Semarang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pelanggaran disebabkan karena beberapa faktor, yakni dari segi substansi hukum yaitu kelemahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah; struktur hukum yaitu lembaga-lembaga yang terlibat seperti DPR, KPUD, dan Kepolisian yang kurang mendukung peran Panwas Pemilihan melalui kewenangannya masing-masing; dan kultur hukum yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, serta pasangan calon yang dinilai kurang kooperatif. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan ideal mengenai lembaga Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di indonesia, yaitu Pertama, Pengaturan mengenai penguatan kewenangan Panwas Pemilihandengan memberikan kewenangan lebih dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Kedua, Pengaturan mengenai penambahan waktu kepada Panwas Pemilihan dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Ketiga, pengaturan mengenai kedudukan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan agar disatukan dalam satu tubuh dengan Panwas Pemilihan yang akan bertanggung jawab langsung kepada Bawaslu guna mengefektifkan proses penyelesaian pelanggaran pidana Pemilihan Kepala Daerah. Kata Kunci: Panwas Pemilihan, Penyelesaian Pelanggaran, Pemilihan Kepala Daerah