FAKTOR FAKTOR STRATEGIS DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI SWP II CIBADAK KABUPATEN SUKABUM

Abstract

Setiap wilayah akan mengalami perubahan baik melalui perencanaan maupun alamiah. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah yang bersifat internal ataupun eksternal. Faktor yang berpengaruh besar dalam perubahan wilayah diantaranya disebabkan oleh hasil perencanaan wilayah/kotanya. Kegagalan pembangunan wilayah/kota sering dikaitkan dengan rendahnya keterlibatan pengguna ruang/stakeholder dalam proses perencanaan wilayah/kota. Akibat adanya model pembangunan seperti tersebut di atas, munculnya persoalan-persoalan yang sangat merugikan tidak saja bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat sebagai pengguna. Penerapan model/paradigma tersebut, berakibat bahwa pembangunan ‘hanya dilakukan’ pemerintah, termasuk pada proses pemeliharaannya. Guna lebih mengoptimalkan paradigma baru perencanaan, maka dibuat penelitian dengan tujuan mencari dan menemukan faktor-faktor strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak, Kabupaten Sukabumi, sehingga tercipta suatu pembangunan yang sesuai dengan kemampuan pemerintah dan keinginan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik analisis tabel silang yang dilakukan terhadap 22 responden (10 orang dari pihak pemerintah dan 12 orang dari pihak masyarakat). Dari hasil analisa didapat faktor-faktor strategis dalam perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman di SWP II Cibadak Kabupaten Sukabumi. Faktor-faktor Strategis tersebut adalah : 1). Pelaksanaan rencana sesuai dengan indikasi program yang ada dalam RTRW, 2). Masyarakat yang diwakili oleh pengusaha, tokoh, dan perwakilan kelompok ikut merumuskan tujuan pembangunan, 3). Masyarakat berperan serta pada tahap pengumpulan data/informasi dan kajian/analisa, 4). Masyarakat menyumbangkan lahannya untuk pelebaran jalan dan jaringan drainase, 5). Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga dalam pelaksanaan pembangunan, 6). Masyarakat ikut mengevaluasi jika ada kesalahan akibat salah perencanaan, 7). Seluruh pekerjaan pemeliharaan diserahkan kepada masyarakat sesuai kemampuan masyarakat, 8). Masyarakat secara teknis ikut mengawasi jalannya pembangunan, 9) Perencanaan harus mempertimbangkan karakteristik sosial budaya, 10). Perencanaan harus mempertimbangkan tingkat pendidikan. 11). Pemerintah sanggup/ mampu menyediakan sumber daya personil dengan kemampuan merencanakan pekerjaan yang sifatnya untuk intern Kabupaten Sukabumi; sedangkan yang sifatnya regional Jawa Barat harus ada kerjasama dengan pihak lain yang mempunyai tenaga ahli lebih mampu. Dengan menggunakan analisa ‘Pearsons Correlation’ dari sebelas faktor strategis, yang mempunyai hubungan positif (+) yaitu sejajar searah ada 7 (tujuh), dan yang mempunyai hubungan negatif (-) yaitu sejajar berlawanan arah ada 2 (dua). Sedangkan yang mempunyai hubungan terkuat sejajar searah diantara kesemua faktor strategis tersebut adalah antara faktor kondisi sosial budaya masyarakat dengan tingkat pendidikan. Arahan yang direkomendasikan adalah bahwa perlu adanya sosialisasi penataan ruang agar seluruh stakeholder memahami isi dari RTRW yang ada, perlu adanya usaha untuk meningkatkan pengetahuan/pendidikan masyarakat agar mempermudah pelibatan masyarakat dalam pembangunan, dan perlu adanya usaha untuk merubah budaya masyarakat yang menganggap bahwa pembangunan infrastruktur permukiman merupakan kewajiban pemerintah.