KANTOR BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA KD DISPERINDAG BAPERMADESSATPOL PP SANTEL

Abstract

Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi ditandai dengan lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang no. 32 tahun 2004. Otonomi daerah pada prinsipnya adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang pelayanan umum/publik, otonomi daerah dimaksudkan untuk mendekatkan aparat pemerintah daerah dengan publik sehingga memberi kualitas pelayanan yang prima. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota memerlukan sarana dan prasarana, yakni kantor yang representatif. Bangunan kantor yang dapat menciptakan sistem/mekanisme kinerja pemerintah yang lebih terkoordinasi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang efisien efektif, transparan, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Seiring dengan pertambahan jumlah personil pegawai negeri dan keterbatasan ruangan kantor. Maka pemerintah kabupaten Jepara berencana menambah Gedung kantor bersama untuk beberapa Badan dan Dinas yang belum mendapatkan ruang kantor ataupun yang kekurangan ruangan. Beberapa Dinas maupun Badan tersebut antara lain, BKD (Badan Kepegawaian Daerah), SANTEL (Sandi dan Telekomunikasi), BAPERMADES (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja), dan DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan).