Hotel Resort di Kabupaten Semarang

Abstract

Kabupaten Semarang banyak memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan, menurut catatan ada sekitar 43 buah obyek wisata namun karena adanya keterbatasan dalam pengelolaan baru beberapa obyek wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan, daya tarik wisata tersebut antara lain, Agro Wisata Banaran, Bukit Cinta, Air Terjun Semirang, Kartika Wisata Kopeng, Wisata Giri Gahana Sidomukti, Monumen Palagan Ambarawa, Museum KA Ambarawa, Candi Gedong Songo. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah terjadi pertumbuhan jumlah wisatawan domestik di Kabupaten Semarang yaitu sebesar 37 persen. Pada tahun 2011 jumlah wisatawan domestik yang mendatangi Kabupaten Semarang sebanyak 882.894 wisatawan sedangkan pada tahun 2012 menjadi 1.213.001 wisatawan. Untuk mengakomodasi pertumbuhan wisatawan tersebut dibutuhkan penginapan yang mampu menonjolkan keindahan serta potensi yang dimiliki daerah ini secara maksimal. Selain itu penginapan sebaiknya menyediakan fasilitas untuk menunjang kegiatan wisata itu sendiri. Hotel resort didefinisikan sebagai hotel yang terletak di kawasan wisata menyediakan fasilitas untuk berlibur, rekreasi dan olahraga. Umumnya diperuntukkan bagi tamu yang ingin beristirahat pada hari-hari libur untuk long-stay atau yang sedang datang untuk berekreasi dan menginginkan perubahan dari kegiatan sehari-hari dan terletak cukup jauh dari pusat kota. Jenis penginapan seperti inilah yang cocok untuk daerah tersebut. Sehingga penginapan diharapkan mampu menyediakan fasilitas berlibur, memberi rasa nyaman dan keluar dari rutinitas, memanfaatkan potensi alam yang ada juga mampu menunjukkan budaya atau ciri khas daerah itu sendiri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Bab III Pasal 5 disebutkan bahwa “setiap penyandang cacatmempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan danpenghidupan”. Selanjutnya, pada Bab III Pasal5 disebutkan bahwa “setiap penyandangcacat berhak memperoleh; pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjangpendidikan; aksebilitas dalam rangka kemandiriannya; hak yang sama untukmenumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagipenyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.” Hal ini ditegaskanlebih lanjut pada Bab III Pasal 8 bahwa “Pemerintah dan/atau masyarakat berkewajibanmengupayakan terwujudnya hakhak penyandang cacat”.