Relokasi Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang Arsitektur Neo Vernacular

Abstract

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota memerlukan sarana dan prasarana, yakni kantor yang Pemerintah Daerah yaitu Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, tentu perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Peletakan kantor dinas-dinas khususnya kantor dinas teknis yang menyebar menyebabkan kinerja kurang optimal sehingga diperlukan bangunan kantor pemerintahan kota dalam satu lokasi fungsionalis yang luasannya mampu menampung segala aktivitas pemerintahan dan mempermudah koordinasi dan komunikasi antar dinas teknis. Adanya visi dan misi pembangunan Kota Semarang dalam bidang pemerintahan dan Perda RTRW kota Semarang 2011-2031 tentang pengembangan kawasan kantor pelayanan publik Pemerintah Daerah di Mijen maka perlunya bangunan pemerintahan yang terintregasi guna peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah kota Semarang yang optimal. Perencanaan dan Perancangan Relokasi Kantor Dinas Teknis Pemerintah Kota Semarang dengan konsep bangunan pemerintahan terpadu yaitu pusat pemerintahan kota dalam satu lokasi untuk mempermudah kooordinasi dan komunikasi antar dinas yang optimal serta lingkungan pelayanan publik yang aman dan nyaman.