PELAYANAN PENDIDIKAN LINTAS BATAS DAERAH SMP N 3 MRANGGEN DI KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN DEMAK DAN KOTA SEMARANG

Abstract

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan daerah. Salah satu urusan yang lewenangannya dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah urusan pelayanan pendidikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesa Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pelayanan sarana pendidikan bagi masyarakat merupakan hal krusial yang perlu untuk diperhatikan secara matang termasuk pemerataan fasilitas sekolah bagi masyarakat secara merata dan menjangkau seluruh kawasan, termasuk pada kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan ialah wilayah yang menjadi batasan tepi suatu administrasi wilayah lain. Kawasan perbatasan yang memilki fungsi dan karakter tersendiri yang telah dipengaruhi oleh letak administrasi. Dalam hal ini, penyediaan pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan merupakan suatu hal yang menarik mengingat kawasan ini merupakan kawasan abu-abu dimana seringkali terjadi konflik kewenangan antara dua daerah.